Namun tetap saja, kasus tumpang tindih lahan masih menghantui para pelaku usaha tambang. Disebutkan oleh Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, pihaknya berharap pemerintah cepat membereskan masalah overlap di sektor tambang. Karena menurutnya, hal ini berkaitan dengan investor yang bisa khwatir. Investor di bidang pertambangan perlu dana besar dan punya risiko yang relatif tinggi.
Sepadan dengan Singgih Widagdo, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengutarakan kebijakan pemerintah yang kerap berubah membuat tumpang tindih lahan tambang masih terjadi. Hal ini diperkuat ketika daerah dapat memberikan izin usaha tambang serta kurangnya sinergi koordinasi lintas kementerian.
Ya, membuat iklim investasi yang nyaman dan aman untuk para investor tidak sepatutnya dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Semua sama-sama tahu, peran investor baik dari dalam maupun luar negeri berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia sehingga mampu mengerek pertumbuhan ekonomi Sang Garuda.
Karena jika para investor yang sedang membantu mengembangkan industri pertambangan merasa resah, direpotkan dengan ketidakjelasan hukum dan aturan pemerintah yang tidak konsisten, mereka bisa saja kabur. Bahkan calon investor juga menjadi ogah untuk berbisnis dan menanamkan modal di negeri ini!
Kalau sudah begitu, yang repot dan rugi ya nggak hanya pengusaha, namun juga negara dan rakyat yang tak mendapatkan manfaat dari kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah tersebut. Bukankah kita mau "lari cepat"?
