Komite Sekolah, sebuah entitas yang diamanatkan untuk menjadi jembatan utama antara sekolah dan orang tua/masyarakat, sejatinya memikul peran besar dalam ikut meningkatkan mutu pendidikan. Di atas kertas, fungsi mereka meliputi pemberian pertimbangan, pengawasan, hingga penggalangan dukungan demi kemajuan sekolah.
Namun, di tengah realitas yang terjadi, muncul pertanyaan krusial yang tak bisa diabaikan: apakah komite sekolah kita benar-benar berfungsi optimal, atau justru sedang mati suri tak berdaya, atau ada faktor lain?
Komite Sekolah, lembaga yang seharusnya menjadi mitra strategis untuk kemajuan pendidikan, seringkali hanya terdengar namanya, saat ada PPDB, pungutan atau kegiatan seremonial. Secara tertulis bahwa tugas pokok dan fungsinya sudah jelas menjembatani komunikasi, menggalang dukungan, hingga mengawasi mutu sekolah.
Posisi komite sekolah berada di antara orang tua, siswa, guru, masyarakat, dan fihak terkait, sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah. Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan diantaranya.
Problematika Komite Sekolah
Seringkali, fokus Komite Sekolah terasa bergeser, dari seharusnya menjadi mitra strategis menjadi legalitas semata, atau bahkan terjebak dalam dinamika yang justru menimbulkan pertanyaan ketimbang solusi.
Secara umum komite sekolah yang ada belum maksimal dan belum sesuai dengan harapan. Beberapa gejala dapat kita lihat komite sekolah terkesan hanya sekedar papan nama, stempel, pelengkap organisasi, perpanjangan sekolah atau hanya sebagai alat pengumpul dana masyarakat, melegalisasi konsep kepala sekolah, komite belum berperan secara optimal.
Problematika yang timbul saat ini adalah adanya keengganan kalangan orang tua/masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk penciptaan hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah. Bahkan terkadang pula komite sekolah dimonopoli fihak tertentu.
Penciptaan hubungan kerjasama yang baik atas dasar kedudukan yang sama dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdi pada bangsa dan negara, secara khusus kesadaran dan kewajiban untuk membangun pendidikan nasional secara keseluruhan.
Hal itu dapat dilihat dari adanya keengganan orang tua peserta didik untuk hadir dalam rapat yang diadakan oleh sekolah berkaitan dengan kemajuan pendidikan, adanya sikap antipati orang tua atas pendidikan anaknya.
Problem lain adalah kesalahpahaman sebagian masyarakat terhadap keberadaan komite sekolah saat ini. Mereka menganggap komite sekolah sebagai mesin uangnya institusi sekolah yang tidak diikuti dengan pertanggungjawaban keuangan yang mandiri.
