Gurat kekecewaan yang dalam diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan di depan wartawan pada Rabu (25/11/2020). Raut wajahnya muram dan alis matanya turun. Nada bicaranya datar dan hanya kata-kata pendek yang disampaikan olehnya.
Setelah itu Presiden berbalik badan. Berjalan pelan memunggungi kamera. Kepalanya tertunduk.
Presiden memang pantas kecewa. Sebab salah satu menteri terkuat dalam kabinetnya, Edhy Prabowo, digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab menteri yang dipilihnya sebagai bagian dari deal politik dengan bekas lawan politiknya ternyata mengkhianati amanah. Terlebih lagi tindakan tercela sang menteri dilakukan saat masa-masa sulit pandemi di mana para menteri sedang dituntut bekerja maksimal guna mendorong kinerja pemerintah dalam mengatasi wabah dan resesi.
Namun, bukan hanya kecewa sebenarnya yang coba ditahan oleh Presiden. Ia pun memendam dan menahan rasa malu. Sebab sang menteri diringkus seusai menjalankan tugas negara melawat ke Amerika Serikat.
Presiden Jokowi juga pantas malu sebab berbagai kritik dan peringatan yang disampaikan sejumlah pihak tentang keputusannya memilih menteri Edhy akhirnya terbukti.
Pada awal terpilihnya Edgy, tanda tanya segera tertuju pada Presiden yang menyerahkan urusan vital pengelolaan sumber daya alam kepada seorang politisi dari gerbong lawan politiknya.Â
Saat itu komitmen dan janji Presiden untuk menjaga sektor kelautan dan perikanan dipertanyakan. Apalagi "sektor basah" ini dinilai sebagai salah satu pilar pembangunan maritim yang digembor-gemborkan oleh Jokowi saat pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2014.
Banyak pihak mencemaskan pondasi-pondasi positif yang telah dibangun oleh Susi Pudjiastuti akan melemah di tangan Menteri Edhy.Â
Menyerahkan urusan laut dan kekayaan alam di dalamnya kepada yang bukan ahli, apalagi seorang menteri yang dibawa masuk ke istana melalui jalur kompromi politik akan menjerumuskan masa depan pembangunan kelautan dan perikanan. Langkah maju yang sebelumnya tampak menjanjikan akan kembali bergerak mundur.
Satu demi satu kekhawatiran jadi kenyataan. Segera setelah menjabat, Edhy memperlihatkan arah kebijakan yang serba kebalikan dari pendahulunya. Ia menyatakan tak akan memprioritaskan penenggelaman kapal ilegal fishing.
