Contoh lain adalah server mati pada saat program vaksinasi COVID-19 berlangsung, sehingga petugas tidak dapat menginput data peserta kedalam database dan sertifikat vaksin tidak dapat dicetak. Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada server back up yang bisa di-switch ketika server utama tidak berfungsi? Bukankah hal seperti itu menimbulkan petugas harus kerja dua kali mencatat secara manual data peserta vaksin dan kemudian melakukan proses input kedalam database melalui aplikasi terkait? Â Bagaimana kalau hal semacam ini terjadi ketika ASN sedang WFH? Tentu akan mengganggu pekerjaan mereka.
Belum lagi kasus penerbitan sertifikat vaksin palsu oleh petugas dukcapil. Andai SOP yang diterapkan sehubungan dengan penggunaan aplikasi terkait tidak memberikan peluang petugas berwenang untuk melakukan hal-hal seperti itu, tentunya hal itu tidak akan terjadi dengan mudah. Apalagi kalau dikerjakannya ketika pelaku sedang wfh. Bisa jadi ada rasa lebih leluasa untuk melakukan hal-hal seperti itu dari luar area kantor.Â
Namun demikian, masih ada aplikasi layanan publik yang cukup memuaskan yang pernah saya coba. Salah satunya adalah aplikasi "Salaman" dari DisDukCapil Bandung. Setidaknya ada beberapa kali saya menggunakan aplikasi tersebut, dan cukup memuaskan. Sayangnya hari ini saya coba buka, halaman aplikasinya error :D
Aplikasi Salaman ini memungkinkan masyarakat untuk meng-upload dokumen-dokumen persyaratan dalam pengurusan sesuatu. Saya tidak tahu apakah dibelakang layar mereka sudah menggunakan teknologi AI untuk validasi dokumen atau masih harus diperiksa petugas secara manual, namun cara ini sudah dapat memangkas waktu pengurusan menjadi lebih singkat.Â
Jika semua persyaratan sudah diterima oleh petugas dibelakang layar melalui aplikasi Salaman ini, maka selanjutnya kita hanya perlu datang ke kantor Dukcapil untuk pengambilan dokumen saja. Disini, tentunya pemeriksaan dokumen, jika dilakukan oleh petugas, mereka dapat melakukannya dimana saja, asalkan ada koneksi Internet.Â
Melalui fitur aplikasi khusus petugas, mereka tentu dapat memberikan tanda bahwa dokumen persyaratan sudah diverifikasi dan kemudian dieskalasi ke tahap berikutnya. Dalam proses ini pun, tentunya infrastruktur harus siap dalam menjamin keamanan data. Jangan sampai petugas dapat menyalin dokumen-dokumen masyarakat dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Â
Semoga, digitalisasi bukan sekedar wacana yang direalisasikan dengan asal-asalan demi untuk disebut bahwa Indonesia sudah berada dalam era digitalisasi. Karena digitalisasi, terutama dalam hal layanan masyarakat, tetap memerlukan tanggung jawab dan integritas meskipun pekerjaan dapat dikerjakan dimana saja, tidak mesti harus datang ke kantor.
Tanggung jawab dan integritas itu harus diusahakan tidak hanya oleh para pegawai, dalam hal ini ASN. Namun secara infrastruktur, SOP, dan software aplikasi pun harus mendukung pekerjaan para ASN. Digitalisasi justru secara tidak langsung "mendidik" seseorang untuk disiplin mengikuti alur yang benar yang sudah ditentukan.Â
Namun jika alur digital itu masih memberikan celah-celah menggoda untuk melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi, tentunya celah-celah itu perlu ditutup atau setidaknya dikurangi. Dengan demikian para petugas pun dapat lebih ringan melakukan tugas-tugasnya, karena jika ditemukan penyimpangan, tidak semuanya menjadi tertuduh yang dapat menimbulkan stereotip buruk terhadap kinerja ASN secara umum. (VRGultom)
*) Menyalin sebagian atau seluruh isi artikel dan mempublikasikannya dimedia lain selain kompasiana.com adalah pelanggaran hak cipta
