Menolak hingga menghalangi vaksinasi Covid-19 bisa tak dapat bansos. Bansos selama masa pandemi yang di Indonesia berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil, yang lebih mengarah kepada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Meskipun pengusaha pun terbantu dengan bansos itu karena pemerintah ikut menanggung jawabi karyawan mereka.
Memang pandemi yang sudah berlangsung satu tahun lebih ini berpengaruh terhadap ekonomi. Dan bukan tidak mungkin masalah ekonomi ini akan lebih banyak pengaruhnya terhadap masyarakat dibandingkan dengan akibat langsung dari virus Coronanya sendiri.
Yang menolak hingga menghalangi vaksinasi COVID-19 tidak mendapat bansos atau ditunda.Jika kata-katanya dibalik, maka artinya yang tidak menolak vaksin akan diberi bansos. Iming-iming ini mungkin akan berhasil untuk golongan tertentu.
Namun, bukankah bantuan sosial itu diadakan karena dianggap ada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jika diberhentikan karena mereka menolak vaksin, apakah tidak menimbulkan masalah baru?
Misalnya ketidak mampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Atau ekonomi malah melemah karena usaha mikro pun tidak berkembang akibat daya beli masyarakat yang menurun.
Ditambah lagi, orang Indonesia itu mayoritas “berke-Tuhan-an” yang percaya bahwa hidup, mati, rejeki, jodoh, di tangan Tuhan. Jadi, mungkin malah banyak orang yang tidak peduli tentang kewajiban vaksin ini.
Penerapan denda atau sanksi administrasi?
Bukannya apatis, namun kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan masih sangat rendah. Masih ada anggapan petugas sedang cari mangsa maka seseorang dinyatakan bersalah.
Contohnya kasus tilang kendaraan, dimana pengemudi memilih memberikan uang kepada petugas daripada mengakui kelalaian dan melakukan kewajiban akibat kelalaian itu.
Saya kira untuk golongan masyarakat menengah kebawah, akan lebih mudah diarahkan jika pemimpin masyarakatnya sendiri dapat mensosialisasikan dan menginformasikan program wajib vaksin ini dengan benar.
Kecuali ada pengaruh-pengaruh dari pihak luar yang membuat masyarakat “bingung” mau ikut yang mana. Ikut program pemerintah atau pihak-pihak lain yang dipercaya tetapi bertolak belakang dengan program pemerintah?
Menurut klikdokter.com, keengganan seseorang untuk divaksin rupanya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan psikologis, diantaranya pengaruh lingkungan, pola pikir, dan nilai yang dianut.
Jadi sebenarnya yang lebih berpotensi untuk menolak vaksin itu bisa jadi masyarakat yang pola pikirnya banyak pertimbangan alias cukup cerdas cara berpikirnya.
Ternyata kelompok yang menolak vaksin ini ada dimana-mana, bukan cuma di Indonesia. Dibeberapa negara yang dianggap lebih maju daripada Indonesia pun ada. Misalnya Amerika, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Ada beberapa alasan yang memang masuk akal, misalnya seperti berikut ini:
Khawatir Akan Efek Samping
Bukan hal yang tidak mungkin ada kasus efek samping setelah divaksin. Namun, sebaiknya pimpinan masyarakat tetap mengedukasi masyarakat bahwa efek samping itu tidak bisa digeneralisasi, dan harus dilihat per kasus.
Sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan pimpinan masyarakat untuk meyakinan masyarakat bahwa vaksin itu sudah melalui tahapan-tahapan hingga dianggap layak untuk diberikan kepada semua orang dalam rangka menghentikan penyebaran virus Corona.
Beberapa hari lalu, saya mendapat email dari perusahan asuransi yang saya ikuti. Mereka mendukung program pemerintah Indonesia sehubungan dengan vaksin COVID ini, dengan memberikan santunan biaya rawat inap sejumlah tertentu jika terjadi efek samping setelah menerima vaksin. Saya kira ini adalah program yang bagus.
Semua kemungkinan dapat terjadi dan pemerintah juga sudah menyatakan akan memberikan kompensasi bila peserta vaksin mengalami kecacatan atau meninggal dunia setelah divaksin Covid-19
Pengalaman Buruk di Masa Lampau Setelah Mendapat Vaksin Lain
Mungkin ada pengalaman buruk di masa lampau yang membuat seseorang dan kelompoknya menjadi anti vaksin, vaksin apapun itu. Ada baiknya pemerintah juga memberikan informasi-informasi yang dapat mengurangi kecemasan masyarakat akibat contoh-contoh peristiwa yang tidak diinginkan setelah seseorang mendapat vaksin. Informasi dari sumber-sumber yang kompeten dan dapat dipercaya, yang disampaikan dengan jelas dan dapat diterima masyarakat dengan baik, mestinya dapat mengurangi kecemasan masyarakat.
Kekhawatiran Akan Prosedur Pemberian Vaksin Secara Masal
Ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga dapat memicu keengganan masyarakat untuk divaksin. Mungkin dimasa lalu ada beberapa kasus yang akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang penyelenggaranya dari pemerintah. Namun, tentunya lain dulu lain sekarang.
Semoga semua pihak yang berwenang dapat menentukan prosedur yang sebaik mungkin agar tidak terjadi kelalaian dalam pemberian vaksin secara masal ini.
Dan semoga semua pelaksana secara tertib mengikuti prosedur kerja yang benar dalam pemberian vaksin ini meskipun pemberian vaksin ini diberlakukan bagi semua rakyat Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit. Sebaiknya masyarakat pun ikut mengawasi proses vaksinasi ini.
Ketidak Percayaan Terhadap Kemampuan Vaksin
Memang ada varian baru dari virus Corona yang baru saja muncul. Vaksin baru akan diberikan, eh jenis mutan baru sudah muncul. Jadi apakah akan efektif jika kita divaksin sekarang, sedangkan jenis baru masih dalam penelitian.
Menurut saya, usaha pencegahan tetap harus berjalan. Pemberian vaksin, meskipun mungkin tidak akan efektif untuk menghalau jenis virus Corona yang baru, setidaknya usaha ini dapat memperlambat penyebaran virus.
Pertanyaannya bagaimana pula jadinya kalau vaksin ditunda hingga dinyatakan vaksin dapat melawan virus Corona jenis apapun?
Dua kondisi yang sama-sama beresiko. Kalau saya percaya saja kepada pemerintah. Tidak mungkin pemerintah Indonesia, dan bahkan seluruh dunia, memberlakukan pemberian vaksin tanpa perhitungan yang matang. Jadi saya pribadi memilih percaya dan ikuti saja peraturan pemerintah.
Semoga program ini berjalan lancar. Ada baiknya juga pemerintah memberikan “penghargaan” kepada masyarakat atas kesediaannya divaksin demi percepatan penanganan pandemi ini.
Saya kira pemberian penghargaan, di luar bansos, akan lebih efektif dibandingkan jika menghentikan atau menunda pemberian bansos. Semoga dengan program pemberian “penghargaan” ini, masyarakat yang mungkin tadinya tidak peduli, menjadi lebih antusias untuk divaksin.
Untuk kelompok yang menganut paham, hidup mati di tangan Tuhan, sebaiknya kita yakinkan bahwa kita manusia diberi kecerdasan untuk mengatasi masalah dan berusaha supaya keadaan lebih baik, bukan untuk pasrah saja.
Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, jadi harus berusaha supaya kita sendiri tidak menjadi salah satu penyebar virus Corona ini. Hidup mati di tangan Tuhan, namun bukankah tidak bijaksana jika kita membiarkan diri tidak makan.
Meski hidup mati di tangan Tuhan, jika umur Anda ternyata masih panjang, maukah Anda selamanya hidup dalam pandemi seperi sekarang?
Hidup, mati di tangan Tuhan, namun kesehatan itu adalah keputusan kita. Mari kita divaksin sebagai tanggung jawab terhadap hidup kita. (VRG)
