Meski di provinsi lainnya para Anggota DPRD terpilih sudah mulai bertugas, namun Anggota DPR Provinsi Papua (DPRP) hasil Pileg 2014 hingga saat ini belum bisa dilantik. Keterlambatan itu disebabkan karena keterlambatan dari KPU pada saat mengurus tujuh kursi DPRP dari Partai PDIP yang belum menyelesaikan laporan dana kampanye Pileg tahap III.
Keterlambatan pelantikan itu tidak hanya untuk Anggota DPR tingkat provinsi tetapi juga terhadap semua DPRD tingkat kabupaten tan kota. Untuk itu, anggota DPRD periode sebelumnya tetap bekerja seperti biasa kendati masa tugasnya sudah habis sejak 9 Okotber lalu. Kebijakan itu ditempuh setelah Gubernur Papua Lukas Enembe berkonsultasi dengan Kemendagri.
Keterlambatan pelantikan tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya. Demikianpun para anggota DPRP terpilih karena mereka ingin segera bekerja untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Kegelisahan tersebut akhirnya terjawab setelah Pusat melalui Kemendagrimemberikan kepastian tentang pelantikan dimaksud.
Pimpinan DPR provinsi Papua mengatakan, pihaknya sudah menerima SK Mendagri nomor 161.91-3833 tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan Anggota DPR Provinsi Papua tahun 2014-2019. Setelah melalui keputusan bersama Badan Musyarawah DPR Papua, akhirnya diputuskan tanggal pelantikan, yaitupada hari Jumat, 31 Oktober 2014.
“Jadi sekitar tanggal 28-30 (Oktober) sudah dilakukan gladi bersih di DPRP,” ujar Yunus Wonda.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Papua berharap agar para wakil rakyat yang telah mereka pilih dan yang akan dilantik tersebut dapat menyesuaikan irama kerja mereka dengan program pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Presiden RI yang baru, Jokowi. Sering-seringlah blusukan seperti yang dicontohkan oleh Jokowi. Lebih dari itu, para wakil rakyat Papua tersebut harus memiliki tekad yang sama dengan Presiden Jokowi yang tengah berupaya keras membenahi masalah kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, serta mengupayakan dialog yang bermartabat dengan kelompok-kelompok yang masih berseberangan.
Sehingga ke depan, tidak ada lagi aksi-aksi penembakan, tidak ada lagi gedung sekolah yang dibakar, pos Polisi dan pos TNI yang diserang, tidak ada lagi tuntutan minta referendum ulang serta tidak ada lagi kasus korupsi. Karena Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua, satu Pemimpin, Satu tujuan.
Harapan itu telah dibebankan ke sanubari para wakil rakyat Papua masa bhakti 2014-2019, yaitu: Mustakim, Boy Markus Dawir, Frangky Ismael Fonataba, Ruben Magai, Maria Duwitau, Thomas Sondegau, Yunus Wonda, Carolus Kia Kelen Boli, Pendis Enumbi, Orgenes Wanimbo, Denius Kulua, Yarius Balingga, Emus M. Gwijangge, Bobirus Yikwa, Johny Banua Rouw, Jus Jefry Kaunang (dari Partai Demokrat), Kristhina R.I. Luluporo, Martea Mamayoa, Anthon H.Noriwari, Lazarus Siep, Herman Yogobi, Yakoba Yola Lokbere, dan Edoardus Kaize (dari PDIP), Jan L. Ayomi, Ignasius Mimin, Deerd Tabuni, Chris Risamasu, Tan We Long, dan Fernando A.Y. Tinal (dari Partai Golkar), John Ibo, Yanni, Deki Nawipa, Elvis Tabuni, Natan Pahabol, dan Radius Simbolon (dari Partai Gerindra),Yan Permenas Mandenas S.Sos, Kamasan Yakob Komboy, Wilhelmus Pigai, Nikius Bugiangge, dan Stefanus Kaisepo (dari Partai Hanura), Orgenes Kaway, Januarius, L Douw, Agus Kogoya, dan Madai Komb (dari PKB), Herlin Betrix M. Monim, Laurenzus Kadepa, dan Gerson Soma (dari Partai Nasdem),Tami Gurik, Nioluen Kotouki, dan Kusmanto (dari PKS), H. Syamsunar Rasyid, dan Muhammad Nawawi (dari PKPI), Sinut Busup, dan H.Rustam Saru (dari PAN), dan dari PPP yaitu, Nason Utti. [*]