Klaten (08/11/2021) - Kementerian Kesehatan dan UNICEF melakukan penilaian cepat pada April 2020 dengan hasil yang menunjukkan bahwa 84% dari semua fasilitas kesehatan (faskes) melaporkan layanan imunisasi terganggu di kedua level yaitu Puskesmas dan Posyandu. Salah satu yang menjadi hambatan program imunisasi ialah masyarakat takut akan dampak penularan Covid-19. Dari beberapa survei  diperoleh kendala pasokan akibat petugas pengelola program imunisasi dan sumber daya imunisasi dialihkan ke penanganan Covid-19, terbatasnya alat pelindung diri untuk imunisasi yang aman, dan kekurangan komoditas.
Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya advokasi di tingkat nasional dan daerah untuk memperkuat program imunisasi selama Covid-19 dengan  membuka kembali layanan imunisasi, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program imunisasi, memastikan sumber daya manusia yang memadai, melengkapi petugas kesehatan dengan APD yang memadai sesuai protokol kesehatan, melakukan pendekatan mobilisasi sosial yang inovatif dan kontekstual untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan.
Imunisasi perlu dan wajib diberikan kepada setiap anak karena terbukti mampu mencegah berbagai jenis penyakit berbahaya yang bisa menulari anak-anak. Secara ekonomis imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit yang paling cost effective (mudah, murah dan efektif). Melalui imunisasi, potensi penularan dan KLB (Kejadian Luar Biasa) pada PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) dapat dicegah secara signifikan sehingga mengurangi risiko kematian bayi/anak di wilayah.
Sehubungan dengan upaya ini, sangat penting untuk memahami persepsi masyarakat tentang layanan imunisasi selama pandemi Covid -19 sebagai salah satu pendekatan komunikasi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian utama. Peran Kader Posyandu dalam hal ini menjadi penghubung antara masyarkat dengan petugas kesehatan atau pihak Puskesmas dalam menjalankan program imunisasi. Dengan adanya Kader Posyandu yang aktif, maka akan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk imunisasi anak yang aman dan sehat.
Kegiatan KKN Tematik Undip 2021 dengan tema "Sinergitas antara Akademisi dan Pemerintah dalam Mendukung Pencapaian SDGs melalui Percepatan Vaksinasi serta Pencegahab Penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah" yang diikuti dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berperan langsung dalam membantu upaya optimalisasi cakupan imunisasi dasar lengkap di masa pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi program dalam kegiatan KKN, ialah My Village My Home (KampungKu-RumahKu). Model ini diadopsi oleh UNICEF sebagai alat pelacakan dan pemantauan status imunisasi anak di suatu wilayah tertentu. Sesuai karakteristik budaya di Indonesia, alat ini juga dikenal dengan terminologi "Rumah Imunisasi" karena bentuk visualnya yang seperti bangunan fisik rumah. Alat ini disiapkan untuk membantu petugas kesehatan yang ada di lapangan (bidan desa) dan masyarakat (dan kader kesehatan) untuk efektifitas pemantauan dan pelacakan status imunisasi lengkap pada semua anak di wilayah setempat.
