Konflik merupakan salah satu bagian dari bukti kedaulatan negara. Layaknya hubungan antar individu, negara yang telah merdeka akan selalu dibayangi oleh perseteruan bilateral maupun multilateral. Meskipun konflik antarnegara dianggap sebagai sesuatu yang muncul secara alamiah, setiap negara akan berusaha untuk menekan dan memperkecil peluang terjadinya konflik melalui Hubungan Internasional dengan media diplomasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik berkepanjangan yang akan merugikan negara dari segi ekonomi maupun politik. Dalam hal ini negara yang bijaksana adalah negara yang mampu menentukan tidakan dan menciptakan penyelesaian ketika sedang terlibat dalam lingkaran konflik.
Sebagai negara yang memiliki keterikatan sejarah di masa lalu didukung dengan letak wilayah yang disatukan oleh alam, hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini seringkali diwarnai ketegangan terutama mengenai masalah batas wilayah. Misalnya saja pada tahun 2011 Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neil, mengancam akan mengusir Duta Besar RI Andreas Sitepu dari Port Moresby dikarenakan pada saat itu Komando Pertahanan Udara Nasional melalui TNI AU berusaha membuntuti pesawat asing yang tidak memiliki izin terbang di wilayah udara Indonesia, namun setelah dilakukan penyelidikan ternyata pesawat tersebut merupakan pesawat yang ditumpangi oleh Wakil Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah. Bermula dari perselisihan tersebut pemerintah Papua Nugini merasa bahwa Indonesia telah melakukan tindakan yang sangat tidak etis. Hingga, selang beberapa waktu pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil jalur damai dengan mengajukan permohonan maaf, meskipun pihak Indonesia merasa tak bersalah karena memang Papua Nugini tidak pernah memberikan informasi ataupun konfirmasi mengenai pesawat tersebut.
Intrik Hubungan Internasional antara Papua Nugini dan Indonesia tak hanya berhenti sampai disitu meskipun pada 27 Oktober 1986 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Saling Menghormati, Kerja Sama, dan Persahabatan antara pemerintah Papua Nugini dan Indonesia beberapa polemik sengketa batas wilayah antar suku masih menjadi salah satu aktivitas yang cukup menyita perhatian pemerintah Indonesia. Misalnya saja hingga saat ini masih banyak dijumpai warga negara Papua Nugini yang sembarangan masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan, secara illegal mereka menetap dan mencari penghidupan di tanah Papua. Hal semacam ini pun bisa dikatakan cukup wajar sebab seperti yang telah kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Papua Nugini masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Papua, mereka pun disatukan dengan kesamaan etnik sebagai Melanesia. Meskipun hal ini dianggap cukup wajar sebagi negara yang memiliki landasan hukum pemerintah Indonesia cukup bijaksana dalam mengambil tindakan, dengan dasar hukum yang jelas mereka tak segan untuk mengambil tindakan yang lebih jauh. Bahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperketat keamanan di batas wilayah Papua Nugini dan Indonesia dengan mengerahkan 450 pasukan TNI yang tersebar sepanjang perbatasan selama tahun 2017.
Berkaca dari konflik melow antara Indonesia dan Papua Nugini kita akan menemukan fakta yang cukup menarik mengenai eksistensi Hubungan Internasional. Bahwa pada dasarnya Hubungan Internasional tidak akan melulu berbicara tentang kebersamaan dan solidaritas, di dalam praktiknya Hubungan Internasional melalui diplomat akan lebih mengutamakan kebutuhan negara. Berdasarkan kasus diatas mungkin saja keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengambil jalan damai dan meminta maaf kepada Papua Nugini merupakan bagian dari konsiderasi yang harus diambil untuk menjaga kestabilan negara, disamping masih banyak pekerjaan rumah yang bersifat substansial menunggu untuk segera diselesaikan. Selain itu sikap tegas sangat diperlukan dalam membina Hubungan Internasional demi menjaga dan mempertahankan ketentraman serta harga diri suatu bangsa.
Referensi:
- "Lika-Liku Hubungan Indonesia-Papua Nugini." Detiknews, 9 Feb. 2012, 08.22, news.detik.com/berita/1809889/lika-liku-hubungan-indonesia-papua-nugini.
- Harahap, Riza, and Ruslan Burhani. "MPR: Atasi Konflik Tanah Di Perbatasan RRI-PNG." Antara News, ANTARA, 18 Apr. 2013, www.antaranews.com/berita/369899/mpr-atasi-konflik-tanah-di-perbatasan-rri-png.
- Harahap, Riza, and Ruslan Burhani. "MPR: Atasi Konflik Tanah Di Perbatasan RRI-PNG." Antara News, ANTARA, 18 Apr. 2013, www.antaranews.com/berita/369899/mpr-atasi-konflik-tanah-di-perbatasan-rri-png.
       Â
