Indonesia Darurat Sekularisme Politik

Politik dapat diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. 

Dewasa ini fanatisme terhadap pilihan politik di Indonesia sangat terlihat, padahal fanatik terhadap pilihan politik merupakan suatu kebodohan, karena politik itu bersifat dinamis di mana yang dahulu lawan bisa jadi di pemilu berikutnya menjadi kawan, begitupun sebaliknya. Fanatisme terhadap pilihan politik adalah salah satu contoh dari tidak adanya kedewasaan masyarakat dalam berpolitik.

Dalam pemilu 2019 yang telah berlangsung kemarin kita dapat melihat adanya geliat politik praktis yang menggunakan agama sebagai alat untuk menarik simpati / suara masyarakat, agama dijadikan alat politik karena masih mudahnya masyarakat Indonesia terbawa provokasi yang mengatasnamakan agama sehingga dengan satu sulutan kecil sentimen agama maka kobaran suara rakyat akan dapat diraih. Meski demikian, banyak yang sepakat bahwa agama dan politik itu seharusnya tidak boleh dicampur adukan. Sudah sejak lama upaya memisahkan Islam dengan politik dilakukan secara terus-menerus. Majelis ulama Indonesia (MUI) di tahun 2005 pernah mengeluarkan fatwa melarang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme dengan pertimbangan bahwa nilai-nilai barat tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia memiliki ideologi sebagai pandangan hidup dan landasan ideal negara yaitu Pancasila. Pancasila sudah menjadi ciri khas di Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai sumber dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan (manajemen politik). 

David Easton mengatakan bahwa pada dasarnya konsep politik adalah negara, kekuasaan, serta kebijakan, di mana ada usaha yang ditempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama,  

Artinya politik berhubungan langsung dengan pengaturan sebuah negara dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kebaikan bersama, baik itu kebaikan negara, kebaikan pemerintah, kebaikan rakyat dan sebagainya.

Itu untuk memenuhi tujuan negara Indonesia yang ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Ketika tujuan tersebut memiliki kepekaan terhadap kebaikan, apakah harus hal tersebut dilepaskan dari agama? bagaimana negara mengatur jalannya pemerintahan? 

Apakah rakyat menyetujui apa yang pemimpin pemerintah lakukan? lalu apakah politik harus dipisahkan dengan agama? sayangnya saat ini politik telah mempunyai arti yang berbeda. 

Politik ditempuh hanya untuk mendapatkan kekuasaan semata, membagi-bagi kekuasaan serta bagaimana cara mempertahankan kekuasaan tersebut tanpa dilandasi hati yang tulus bekerja untuk rakyat mewujudkan kebaikan bersama. Sehingga menimbulkan badai besar dalam dunia perpolitikan saat ini, di mana kekuasaan sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan, terlebih lagi kehidupan politik.

Apabila tidak dilandaskan berdasarkan agama, apakah politik yang dijadikan sebagai alat untuk menempuh kebaikan bersama tersebut akan menjadi kenyataan? yang terjadi sebenarnya adalah ketika tidak dipisahkan dari agama pun sangat sulit untuk mewujudkan hal tersebut, di mana hal tersebut terjadi akibat dari tindak, pola, serta perilaku para penguasa yang semakin hari semakin membuat rakyat menjadi gelisah. Sebenarnya para Founding Father telah memberikan kita suatu alat yang sangat berguna untuk menjalankan kehidupan politik di negara Ini, yaitu PANCASILA. Kenapa pancasila? karena di dalam pancasila terdapat nilai - nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, serta permusyawaratan. Namun, yang paling penting adalah sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari sila pertama dapat kita lihat bahwa apapun pandangan politik kita, bagaimanapun jalan politik yang kita tempuh kita harus tetap berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu sebenarnya politik dan agama itu tidak dapat dipisahkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sekularisme merupakan paham atau ideologi yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama, di mana pada intinya sekularisme menginginkan pemisahan antara agama dengan kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, hukum, sosial, budaya sampai kepada politik yang secara langsung merupakan tata cara untuk mengatur sebuah jalannya roda pemerintahan. Pergerakan sekularisme yang semakin hari kian meluas ini rasanya bisa menjadi ancaman serius bagi kebaikan Bangsa Indonesia. Paham atau pandangan seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Arus globalisasi yang semakin menguat akibat dari majunya teknologi (modern) menjadi pintu masuk nya paham-paham dari luar.

Hal tersebut merupakan sebuah kepastian, di mana tidak ada filter yang kuat dalam menghadapinya. Sebagaimana contoh sehari-hari dapat kita saksikan. Nilai-nilai dari barat yaitu kapitalisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya sangat membuat ketidakseimbangan dalam seluruh sendi kehidupan. Dalam segi ekonomi, selalu terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin, di mana ketika seseorang memiliki modal yang banyak, otomatis akan menjadi penguasa dalam segala hal sampai kepada mengambil hak rakyat kecil (kapital). Begitu pula dari segi kehidupan sosial, di mana para generasi muda banyak yang terperosok dalam kasus-kasus yang sangat jauh dari harapan, seperti narkoba, miras, perkosaan, pembunuhan dan sebagainya (liberal/bebas).

Hal-hal tersebut terjadi ketika agama masih disatukan dalam kehidupan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika agama dipisahkan dari kehidupan? sudah pasti hal-hal  tersebut semakin merajalela dari hari ke hari, terlebih lagi dalam kehidupan politik, di mana saat ini kasus-kasus para pelaku politik semakin menunjukkan penurunan moral, seperti kasus kampanye hitam untuk menggiring opini rakyat menggunakan isu SARA, politik dinasti, memanfaatkan jabatan untuk mempermudah urusan, sampai money politics. Tentunya menjadi sesuatu yang sangat ironis, apalagi hal-hal tersebut dalam tanda kutip masih bersatunya agama dalam kehidupan sehari-hari terkhusus politik, bagaimana mungkin jika ada orang yang ingin memisahkan antara yang mana agama, yang mana politik. Ketika hal tersebut memang benar-benar dipisahkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi bencana besar dalam politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seluruh Warga Negara Indonesia sudah pasti mendambakan keadilan serta kesejahteraan. Isu mengenai pemisahan antara urusan agama dan urusan politik sudah pasti menjadi sebuah pertentangan, karena Indonesia memiliki ideologinya tersendiri. Sesungguhnya tidak ada sesuatu hal pun yang tidak diatur oleh agama. Agama adalah sebuah filter dalam menjalani kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, hukum, sosial, budaya sampai kepada politik. Ketika hal-hal tersebut dilepaskan dari agama, tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan kehilangan jati diri nya. Bangsa ini merupakan bangsa yang besar, memiliki ragam kebudayaan, suku, ras dan agama yang disatukan dalam sebuah landasan atau falsafah negara yaitu Pancasila.

Cukup tegas apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, Jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak. (Ibnu Taimiyah, Majmu al-Fatawa, XXVIII/394)

*Penulis adalah mahasiswa semester 1 (satu) mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.