Jakarta -- Demo anarkis yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat keamanan. Merespons situasi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan dalam penanganan aksi-aksi tersebut dijalankan secara terukur, profesional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho, menekankan bahwa arahan Presiden RI kepada Kapolri dan Panglima TNI adalah untuk mengambil langkah tegas dan terukur terhadap aksi-aksi anarkis, guna menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya di Jakarta, Sabtu (30/8/2025), sebagai tindak lanjut dari arahan langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
"Seluruh langkah yang dilakukan Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang, maupun ketentuan lainnya. Kami pastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab," tegas Irjen. Pol. Sandi.
Dalam menghadapi potensi kericuhan, Irjen. Sandi menjelaskan bahwa Polri menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat serta menjalankan tahapan-tahapan penanganan konflik dengan disiplin tinggi. Fokus utama adalah melindungi keselamatan masyarakat umum, personel keamanan, serta fasilitas strategis seperti markas komando, asrama, dan objek vital nasional lainnya.
"Kami memastikan seluruh SOP dijalankan secara disiplin. Fokus utama kami adalah mencegah jatuhnya korban dan memastikan situasi tetap aman serta terkendali di tengah meningkatnya tensi di lapangan," ujarnya.
Irjen. Sandi juga menegaskan bahwa jajaran Polri di seluruh tingkatan, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek, telah diperintahkan untuk merespons situasi secara cepat, terukur, dan profesional. Langkah ini termasuk pemetaan potensi konflik, penyiapan personel, metode penanganan, serta perlengkapan yang sesuai untuk menghadapi dinamika lapangan.
Tak kalah penting, ia menyoroti pentingnya sinergi TNI dan Polri sebagai pilar utama dalam menghadapi tantangan keamanan saat ini. Kerja sama lintas instansi, menurutnya, menjadi bagian integral dalam mengembalikan stabilitas dan mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.
"Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan kompilasi data dan pemetaan situasi secara presisi, serta memperkuat kerja sama dengan TNI dalam rangka menjaga keamanan nasional," lanjutnya.
Meski bersikap tegas terhadap tindakan anarkis, Polri tetap memegang prinsip menghormati kebebasan berpendapat. Irjen. Sandi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menggunakan hak berekspresi sesuai aturan yang berlaku, tanpa merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban sosial.
"Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun pelaksanaannya harus mematuhi aturan hukum, dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan umum," tambahnya.
