Permasalahan Demokrasi Pendidikan di Indonesia
Salah satu penghambat pendidikan pada Indonesia merupakan keluarnya beberapa permasalahan. Padahal pendidikan adalah cara yg primer pada peningkatan mutu SDM Indonesia. Kali ini perkara yg timbul pada pembahasan demokrasi pendidikan pada Indonesia mencakup: Rendahnya partisipasi warga . UUSPN pasal 54 ayat dua menyatakan bahwa kiprah dan warga pada pendidikan mencakup kiprah dan perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, & organisasi kemasyarakatan pada penyelenggaraan & pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dalam praktiknya kiprah warga pada pendidikan rendah. Misalnya masih rendahnya pemikiran warga mengenai pentingnya pendidikan, terdapat kalanya pada hal aktivitas sekolah kadang kala orang tua kurang mendukung pada aktivitas sekolah tersebut, & lain-lain. Yang ke 2 rendahnya inisiatif kebijakan yg kurang demokratis. Telah dijelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah pada hal pendidikan. Kebijakan Pemerintah ini kurang demokratis pada hal kurang meratanya pendidikan. Pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional. Padahal setiap wilayah potensi pada hal pendidikan tidak selaras-beda. Masalah ini mengakibatkan kurang demokratisnya kebijakan pemerintah. Yang ketiga tantangan kehidupan global. Lambat laun seluruh hal mengalami perkembangan. Salah satunya pada hal pendidikan. Pendidikan pula mengalami perkembangan secara global. Semakin canggihnya teknologi menciptakan anak milenial zaman kini galat satu contohnya. Buktinya pemerintah kita menyempurnakan kurikulum yg dulunya hanya menyangkut kognitif saja. Sekarang terdiri aspek kognitif, psikomotor & afektif. Lebih spesifik pada hal demokrasi pendidikan pula mengalami perkembangan. Tapi hal-hal yg terkait pada pendidikan belum mengikuti perkembangan global.
Solusi Atas Permasalahan Demokrasi Pendidikan
Solusi pemasalahan diatas yg dikutip menurut pendapat Sadiman yaitu dengan merancang kurikulum dengan sedemikian rupa yang bisa digunakan untuk menaruh ruang mobilitas bagi sekolah/wilayah eksklusif untuk menyesuaikan menggunakan syarat & kebutuhan setempat tanpa wajib kehilangan orientasi nasional & global. Kurikulum pula wajib menggariskan adanya mata pelajaran-mata pelajaran yg menggiring suasana demokratis pada proses belajar mengajar & dalam gilirannya bisa menanamkan nilai-nilai demokratis dalam diri anak didik. Lalu yg ke 2 menggunakan nir terdapat keharusan bagi sekolah atau forum pendidikan buat memakai bahan belajar eksklusif. Idealnya diberi kebebasan menentukan sendiri bahan belajar (kitab & media) yg mereka nilai baik. Bahan otodidak pula wajib dikemas menggunakan mengakui bahwa setiap murid tidak selaras satu sama lain menggunakan kelebihan & kekurangannya memungkinkan adanya hubungan aktif & menempatkan target didik menjadi subyek bukan obyek pendidikan. Yang ketiga menggunakan wahana prasarana pendidikan pun wajib menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi pada praktek pendidikan atau belajar mengajara sehari-hari. Misalnya: ruang kelas menggunakan meja kursi bangku nir kaku namun mempunyai fleksibilitas yg tinggi, perpustakaan mempunyai koleksi warna-warni yg nir saja memotivasi murid buat mengunjungi & membaca namun pula menaruh cara lain pilihan asal belajar. Perpustakaan, baik perpustakaan kelas juga perpustakaan sekolah hendaknya sebagai bagian yg menyatu menggunakan proses belajar mengajar pada kelas. Sebagai individu anak hendaknya mempunyai banyak sekali kebutuhan, maka sekolah atau forum pendidkan haruslah bisa menaruh lingkungan belajar yg sanggup memenuhi kebutuhan biologis (makanan, minuman, rasa kondusif & loka istirahat), kebutuhan psikologis & kebutuhan sosial (komunikasi & hubungan menggunakan sesama manusia). Yang keempat menjadi komponen sistem pendidikan, pengajar wajib bersikap demokratis. Pengajar wajib bisa mendapat perbedaan, menghargai pendapat murid nir memaksakan kehendak, merasa paling memahami & membentuk suasana belajar yg demokratis. Peran pengajar bukan menjadi satu-satunya asal belajar lantaran telah/makin poly asal belajar lain pada lebih kurang kehidupan anak. Dan yg kelima bahea proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
Dengan demikian demokrasi pendidikan merupakan kebijakan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Bagi generasi milenial, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Mencapai hak dan tanggung jawab yang sama dan menghormati kesetaraan dan keragaman adalah kunci untuk menerapkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam membangun demokrasi dalam pendidikan perlu kerjasama pemerintah dalam penyusunan kurikulum, kerjasama guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan siswa untuk mendukung nilai kesatuan dan persatuan. Ada ungkapan bahwa pendidikan  untuk semua dan semua untuk pendidikan, kami berharap ini bukan hanya diskusi tetapi harus menjadi tujuan pemerintah dan masyarakat untuk mencapainya. Dengan demikian, permasalahan banyaknya siswa putus sekolah, elitisme, tidak terjangkaunya pendidikan dan sebagainya dapat dihilangkan dengan sendirinya.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Syamsul. 2007. Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Indonesia. Al-Wasathiyyah,
Vol. 02, No. 08, hal. 11-15.
Dewey, John. 2004. Democracy and Education An Introduction to the Philosophy of
Education. Delhi: Aakar Books.
Englund, Tomas. 2000. Rtehinking Democracy and Dducation: Towards an Education of
Deloberative Citizen. J. Curriculum Studies, Vol. 32, No. 2, 305-313.
Guru Pendidikan. (2021). Pengertian pendidikan.
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/. Diakses tanggal 08 Desember 2022.
Kusuma, Iskandar Wiryo. 2001. Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran Ditinjau dari
Pengalaman Empirik, (Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang tanggal 7 Oktober 2001), 2.
Sihono, Teguh. 2011. Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan. Jurnal Ekonomi &
Pendidikan, Volume 8, Nomor 1, April, hal. 1-22.
Zamroni. 2001 Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society.
Yogyakarta:Biograf
