MBG: Makan Beracun Gratis

Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia saat ini sedang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mempunyai tujuan untuk memenuhi asupan gizi bagi generasi muda agar dapat bertumbuh secara optimal. Pemenuhan gizi yang tepat bagi anak sekolah sangat penting untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan mereka. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas bagi generasi muda di masa depan. Namun, pelaksanaan program ini tidak selalu berjalan mulus, banyak isu-isu besar yang terjadi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dijalankan, yakni keracunan masal di beberapa daerah yang disebabkan oleh makanan basi dan tidak sesuai standar kesehatan berlaku. Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan proses pemilihan bahan makanan hingga pengolahannya sesuai dengan standar kesehatan, sehingga menghasilkan makanan yang layak untuk di konsumsi. Masyarakat khawatir insiden ini akan terus bertambah, jika pemerintah tidak segera mengeluarkan pepres yang mengatur tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Sumber data berasal dari media cetak Kedaulatan Rakyat, kata Menteri Sekretaris Negara (Mensessneg) Prasetyo Hadi di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu 5/10. Menurutnya, perpres mengenai tata kelola MBG itu saat ini sedang dirancang kementrian. Melihat kejadian di berbagai waktu belakangan, sudah kita antisipasi sebagai bentuk dari evaluasi  dan perbaikan ke depan. Banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam program MBG ini termasuk penanggulangan insiden keracunan tersebut. Kekurangan itu harus diperbaiki, karena berdasarkan data beberapa daerah belum menerapkan prosedur sesuai standar yang berlaku. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menjelaskan perpres mengenai tata kelola MBG di antaranya mengatur secara rinci mengenai peran, fungsi dan tugas masing-masing kementrian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Percepatan penyusunan Perpres tentang MBG juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai upaya menciptakan sistem yang aman dan efisien. Pemerintah harus memastikan pihak yang menyediakan Makan Bergizi Gratis ini juga benar-benar layak sesuai standar kesehatan yang berlaku. Ahli gizi menjadi pihak yang berperan penting dalam program ini karena sebagai pihak yang mengawasi terkait pemilihan bahan makanan dan proses pengolahan makanan tersebut. Sehingga dengan adanya langkah ini diharapkan dapat menghasilkan makanan yang bergizi dan layak untuk di konsumsi. Proses distrinusi juga berpengaruh terhadap kualitas makanan yang disajikan. Apabila pihak penyedia makanan berada di jangkauan yang jauh dari sekolah, akan berpotensi makanan tersebut basi dan tidak layak untuk di konsumsi. Salah satu cara yang paling efektif adalah penyedia makanan tersebut diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Namun, pemerintah juga harus survey terlebih dahulu dan melakukan pengawasan terhdap penyedia makanan agar dapat memberikan kualitas makanan yang layak. Kesehatan siswa menjadi yang utama dalam program ini, Kementrian Kesehatan menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab mengawasi dan memastikan siswa dalam kondisi baik. Jangan sampai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk memenuhi nutrisi para siswanya, justru akan menjadikan sebuah malapetaka yang mengancam kesehatan siswa. Di sisi lain pembangunan infrastruktur juga berperan penting untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Kementrian Pertanian dan Kementian Kelautan bertugas membina petani, peternak, hingga nelayan untuk meningkatkan produksi serta kualitas bahan baku yang akan digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Tujuan utama kritis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut adalah memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar layak di konsumsi sehingga tidak menimbulkan korban keracunan kembali. Program ini bertujuan untuk pemenuhan gizi bagi siswa yang di harapkan dapat mendukung kesehatan fisik dan mental sehingga bisa berkontribusi positif terhadap kegiatan akademik. Untuk memastikan program ini berhasil dan berkelanjutan di masa mendatang, evaluasi dan peningkatan sistem sangat diperlukan. Kami berharap pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang mendukung tata kelola program makan bergizi gratis, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, efisien, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan serta kualitas belajar siswa di seluruh Indonesia.