Irfan Fahmi
Irfan Fahmi Advokat & Mediator

Ayah dari 2 orang anak yang meminati jurnalisme warga dan menggeluti profesi advokat (www.ifadvokat.com)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Peran Advokat Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan

11 Oktober 2015   22:34 Diperbarui: 14 Oktober 2015   21:44 223 0 0

Catatan ringan, 'oleh-oleh' hasil mengikuti Training Mediator Bersertifikat MA di Yogyakarta 9-12 September 2015

------------------------

Alkisah seorang advokat senior yang sudah malang melintang 30 tahun menjalankan praktik advokat, pergi berlibur ke negeri paman sam selama 3 bulan. Selama pergi berlibur, sang advokat senior menunjuk anaknya yang juga seorang advokat untuk memimpin dan mengurus kantor advokatnya agar tetap berjalan normal seperti biasa. Ketika sang advokat senior pulang berlibur, sang anak pun melaporkan segala hal yang terjadi saat ayahnya pergi berlibur.

“Ayah, ananda mau lapor… sepertinya ayah harus bangga sama ananda. Karena kasus sengketa antara perusahaan A dengan perusahaan B sudah berhasil ananda damaikan, padahal kasus itu sudah hampir 15 tahun tak kunjung selesai ayah tangani,” demikian sang anak melapor. Sang ayah kaget bukan kepalang. “Aduh nak... Karena kasus itu kamu bisa kuliah di luar negeri. Karena kasus itu ayah bisa libur 3 bulan di negeri paman sam,” kata sang ayah dengan muram.

***

Kisah di atas tentu bukan cerita sebenarnya, kisah tersebut hanya cerita satire yang masyhur untuk mengingatkan bahwa advokat merupakan profesi yang punya potensi kepentingan agar suatu sengketa hukum itu tetap eksis dan tak perlu didamaikan atau diselesaikan secara permanen, karena dapat mendatangkan manfaat ekonomi secara sustainable. Cerita satire ini disampaikan oleh seorang advokat senior dalam kegiatan training manajemen kantor advokat yang penulis ikuti.

Cerita satire semacam di atas ini barangkali telah yang menyebabkan banyak pihak memandang dan menilai bahwa advokat sulit diharapkan memiliki peran yang kontributif dalam menyelesaikan sengketa kliennya melalui sarana mediasi di dalam pengadilan. Akibat prasangka demikian, peran seorang advokat seringkali dipinggirkan dalam proses mediasi, bahkan lebih ektrim lagi, kehadiran advokat dalam proses mediasi sering ditolak baik untuk mewakili kepentingan kliennya maupun sekedar untuk mendampingi.

Apakah prejudice tersebut memang benar demikian adanya? Apakah benar advokat tidak punya kontribusi mendorong bagi para pihak bersengketa dalam membuat kesepakatan damai mengakhiri sengketa? Lalu bagaimana sesungguhnya kontribusi positif yang dapat diperankan oleh advokat dalam proses mediasi di pengadilan?

Mediasi: Cara Cepat dan Murah Akhiri dan Selesaikan Sengketa

Mediasi menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma No.1/2008”) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian dengan mediasi menjadikan suatu sengketa diselesaikan secara cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar bagi para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Proses  mediasi di dalam pengadilan merupakan proses yang wajib diikuti oleh semua pihak, termasuk hakim, mediator dan para pihak. Sifat wajibnya sangat serius. Karena apabila dilanggar maka akan berakibat putusan pengadilan batal demi hukum.

Ditetapkannya mediasi sebagai proses yang wajib diikuti oleh semua pihak, merupakan jawaban atas kritik terhadap penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, di antaranya: (1) Lamanya penyelesaian perkara oleh pengadilan yang bisa memakan waktu hingga 5-15 tahun, (2) biaya perkara mahal, (3) pengadilan tidak  tanggap, (4) putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah baru, (5) putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum, dan (6) kemampuan para hakim bercorak generalis.[1]

Menurut advokat dan mediator senior di Yogyakarta, sebagaimana disampaikan dalam materi presentasinya (slide), menyatakan bahwa hukum acara mediasi di pengadilan bersifat semi formal.[2] Hal tersebut menurut penulis ada benarnya, sebab untuk mencapai maksud dan tujuan dari mediasi di pengadilan dengan sukses menyelesaikan sengketa, maka hukum acara mediasi di pengadilan perlu bersifat semi-formal. Artinya hukum acaranya jelas dan tegas secara teratur, namun tetap membutuhkan sifat fleksibilitas dan informalitas dalam implementasi, sepanjang proses mediasi dapat menuju ke jalan ‘shiratul mustaqim’ menuju kesepakatan yang damai abadi di antara para pihak untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa.

Kehadiran Advokat dalam Mediasi Di Pengadilan

Adapun dalam implementasinya, ternyata ada sebagian pihak yang menerapkan hukum acara mediasi dalam PERMA secara tidak sempurna. Yaitu tidak menyukai kehadiran pihak advokat mewakili atau mendampingi kliennya dalam proses mediasi. Hal ini seringkali terjadi. Sehingga akhirnya menjadi suatu ‘hukum kebiasaan’ untuk menetapkan suatu mediasi dianggap gagal apabila pihak prinsipal dari para pihak (orang yang berperkara langsung) tidak hadir sendiri dalam proses mediasi, meskipun pihak prinsipal telah menunjuk kuasa atau wakilnya untuk hadir mewakili kepentingannya.

Ada pihak yang berpendapat bahwa kehadiran para pihak prinsipal dalam mediasi adalah penting dan kunci kesuksesan suatu mediasi dapat tercapai kesepakatan. Sehingga bilamana para pihak prinsipal tidak mampu untuk hadir di dalam mediasi, maka proses mediasi segera harus dinyatakan gagal untuk dilaksanakan tanpa perlu ‘berlama-lama’, meskipun para pihak prinsipal tersebut telah menunjuk kuasa / wakilnya untuk hadir.

Sampai disini maka timbul pertanyaan susulan. Apakah benar PERMA mewajibkan pihak prinsipal hadir secara langsung dalam proses mediasi? Apakah benar mediasi dinyatakan gagal apabila pihak prinsipal tidak hadir meski sudah menunjuk kuasa / wakilnya untuk hadir?  Apakah benar mediasi yang hanya dihadiri oleh advokat sebagai kuasa hukum para pihak, maka mediasi tersebut dijamin tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan?

PERMA Membolehkan Proses Mediasi Didampingi atau Diwakili oleh Advokat

Untuk mengetahui sejauhmana peran advokat in casukuasa hukum” di dalam proses mediasi di pengadilan, mari kita simak butir ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 di bawah ini, yang menyebutkan kedudukan ‘kuasa hukum’, yaitu antara lain:

Pasal 1 angka 8: “Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.”

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3