Peran Pemerintah Dalam Komunikasi Penanganan Pandemic Covid -19 di Indonesia

Pemerintah harus terlibat dalam proses pertukaran informasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah dan masyarakat (Lumangkun et al., 2020).

Bagaimanakah model komunikasi pemerintah yang efektif dalam menanggulangi dan penanganan pandemic covid-19 sekarang ini. 

 Harold Lasswell menjelaskan bahwa untuk memahami proses komunikasi massa kita perlu mempelajari setiap tahapan modelnya, yaitu Who, Says what, In which channel, To Whom, dan With what effect (Fiske, 2007, p. 46).

 Apabila dijabarkan sebagai berikut,yaitu (1) Who, Siapa komunikatornya? (2) Says what, Pesan apa yang dinyatakannya? (3) In which channel, Media apa yang digunakannya? (4) To Whom, Siapa komunikatornya? (5) With what effect, Dampak apa yang diharapkan?(Hasan, 2005, p. 45).

 Strategi komunikasi kadang disamakan dengan kebijaksanaan komunikasi, padahal strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi (Cangara, 2018, p. 66). 

Dalam menetapkan strategi ada beberapa langkah yaitu (1) penetepan komunikator, (2) penetapan target, (3) menyusun pesan-pesan, (4) pemilihan media dan saluran komunikasi, (5) pretesting communication material, (6) produksi media, (7) penyebarluasan pesan dan (8) pengaruh (effect) yang diharapkan (Cangara, 2018, p. 104).

Dalam ruang yang kompleks ini, pengetahuan, nilai, dan perspektif yang diperebutkan menghasilkan ketegangan dalam pembuatan kebijakan (Head, 2016). Bahkan keputusan yang tepat kemungkinan akan ditantang ketika menangani krisis yang kompleks karena perbedaan nilai yang mendasarinya (Parkhurst dan Abeysinghe, 2016).

Strategi komunikasi penanganan Covid-19, Pemerintah juga perlu menggunakan pendekatan komunikasi dalam situasi Krisis (Situational Crisis Communication Theory). Dalam strategi ini, rebuilding posture menjadi pilihan terbaik dalam merespons situasi krisis ini. 

Berdasarkan telusur dokumen, setidaknya ada 4 (empat) masalah utama komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 yang dihadapi pemerintah di Indonesia, yaitu kurang akuratnya data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, rendahnya kepercayaan public kepada pemerintah, dan kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan (Zaremba, 2014).

Menurut. Timothy (2013), dalam melakukan kegiatan komunikasi krisis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah keselamatan dari publik, melalui penyampaian instructing information dan adjusting information.

 Akan tetapi, untuk proyeksi jangka panjang adalah bagaimana reputasi dari organisasi tersebut setelah terjadi krisis.