Mohon tunggu...
usman santosa
usman santosa Mohon Tunggu... Dokter - ...

Pencinta Kehidupan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Indonesia Perlu Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

23 Oktober 2021   08:45 Diperbarui: 23 Oktober 2021   08:47 105
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Saat ini jumlah aparat (ASN,TNI, POLRI) sekitar lima jutaan, belum lagi jika ditambah dengan pegawai honorer, pegawai kontrak dsb, jelas jumlahnya lebih dari lima juta secara keseluruhan.

Dalam situasi damai jika mau jujur disatu sisi pemerintah harus keluar duit untuk gaji tentara tapi disisi lain " relatif " tidak ada kerjaan tentara tersebut, tentunya hal tersebut perlu perhatian khusus.

Dalam situasi damai Tentara bisa difungsikan sebagai tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi tingkat desa hingga kecamatan, bahkan bisa difungsikan sebagai tenaga untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, jembatan dsb di daerah yang rawan akibat ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa saat ini peranan tenaga penyuluh pertanian atau yang sejenisnya bisa ditiadakan, jumlah tenaga pengajar ( guru dan dosen) bisa dikurangi dengan drastis lewat penerapan tehnologi informasi, apalagi saat ini sudah ada STARLINK ( sistem komunikasi berbasis SATELIT) dimana seluruh wilayah Indonesia bisa dijangkau oleh STARLINK dengan biaya yang sangat murah.

Kelebihan ASN akibat penerapan tehnologi informasi bisa dialihkan ke tingkat desa dan kelurahan dan kecamatan untuk membantu sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan secara online dan real-time.

Jika masih berlebih bisa diberdayakan untuk mengelola lahan perkebunan yang relatif kurang terawat.

Kedepannya jumlah aparat (ASN,TNI, POLRI) disamping dikurangi hingga sampai separuhnya saja ( dua setengah jutaan) juga harus lebih produktif dengan parameter yang transparan terukur dan bisa dipertanggung jawabkan.

Lewat reformasi birokrasi yang transparan terukur akuntabel tersebut jelas harus dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi gejolak sosial dan yang terpenting adalah HARUS DILAKUKAN agar beban anggaran untuk gaji aparat bisa berkurang.

Intinya adalah peluang untuk menjadikan Indonesia kearah yang lebih baik yang dimulai dari reformasi birokrasi, penggunaan anggaran yang berfokus pada sektor produktif dsb masih terbuka lebar.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun