Pertanyaan yang muncul terkait para Politisi,dan para penyelenggara negara sejak dari level kepala desa adalah adakah "beliau beliau"tersebut yang tidak korupsi???,jawabannya jelas ,ada yang korupsi ada yang tidak korupsi.
Tahunya dari mana? dari hasil pemeriksaan pihak berwenang,inspektorat,BAWASDA,BPKP,BPK,LSM,penyidik KPK dsb.
Bila belum ditemukan,bisa dilakukan "penelitian"khusus dimulai dari LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) dari situ bisa dilacak kekayaannya dikombinasikan hasil dari penelusuran pihak PPATK tentang lalu lintas elektronik keuangan pejabat tersebut beserta keluarganya.
Profil kekayaan pejabat bisa digali,didalami adakah ditemukan"ketidak wajaran"???tidak punya usaha kok tiba tiba rekeningnya gendut,tiba tiba kok terjadi transaksi keuangan tidak wajar dan melonjak dsb.
Pemetaan politisi dan penyelenggara negara dengan kekayaan. tidak wajar dan transaksi keuangan tidak wajar menjadi bukti awal kapan ybs diteliti lebih mendalam,apalagi bila bukti kuat atas dugaan korupsi sudah dimiliki penegak hukum ( KPK,Kejaksaan,Kepolisian).
Ketika para Politisi tidak berlaku manis,tidak kooperatif,selalu menyerang kebijakan Pemerintah,apalagi ikut aktif mensponsori kegiatan merongrong Pemerintah,maka tunggulah......jangan disalahkan bila tiba tiba ada tuduhan korupsi.
Abdullah Puteh mantan Gubernur Aceh,waktu menjabat sebagai Gubernur Aceh terbukti bermain mata dengan pihak GAM,tidak lama kemudian ybs jadi tersangka korupsi proyek pengadaan helikopter.
Patrialis Akbar anggota MK,aktif dalam gerakan aksi bela Islam,ikutan menentang Ahok  jadi Gubernur Jakarta,tidak lama kemudian kena OTT,apakah ada kaitannya??? Orang luar cuma bisa menduga duga saja.
Antasari Ashar sebagai Ketua KPK lagi getol menyidik kasus mega korupsi,tidak lama kemudian jadi tersangka otak pembunuhan.
Intinya isu korupsi,isu kriminalisasi berpotensi jadi alat untuk membungkam lawan politik,berpotensi menjegal lawan politik yang mau maju sebagai calon kepala Daerah.
Yang menyakitkan itu bila calon kepala Daerah terpilih jadi Kepala Daerah kemudian jadi tersangka korupsi,kemudian wakilnya naik menggantikannya.....dan isu tersebut gosipnya ada dan akan ada untuk musik PILKADA mendatang.
Artinya calon kuat kepala Daerah didorong untuk maju,setelah menang baru ditersangkakan....
