Memulai tulisan ini, marilah kita sama-sama mendoakan para penguasa-penguasa kebijakan yang tidak bertanggungjawab agar mereka segera merubah setiap sendi konsep-konsep keingin-benaran mereka dalam membuat sebuah gegap fenomena dalam dunia pendidikan kita. Karena, setiap kebijakan yang dikeluarkannya tidak pernah ada hasilnya dan pendidikan kita semakin jauh memburuk dibandingkan zaman ketika tidak banyak mulut yang menggonggong.
Lihatlah dari kegiatan UKG (Uji Kompetensi Guru) dulu, semua guru dipanggil untuk ikut dalam derap tersebut dengan nilai yang membuktikan bahwa, "Guru Honorer" jauh lebih baik nilainya dibandingkan guru-guru PNS. Akan tetapi, kebagusan nilai para honorer tersebut dianggap tidak ada makna dan lebihnya. Terbukti, pada saat pemanggilan peserta sertifikasi guru dengan mempertimbangkan nilai UKG tersebut. Alhasil, "GAGAL" karena honorer tidak punya syarat dan berkas yang lengkap.
Kini, Guru-guru honorer dipanggil kembali untuk ikut-ikutan dalam kebijakan baru "Guru Pembelajar". Memang semua kita harus belajar, akan tetapi setiap derap langkah membutuhkan minimal "modal". Bagi guru-guru yang berstatus PNS, mungkin cocok karena sertifikasi ada, jaminan profesinya lengkap, dan rugilah negara jika aparatur sipilnya tidak segera diajarkan dan mau belajar.
Oleh karena itu, berpikirlah dulu dalam mengikutkan guru honorer untuk ikut "Guru Pembelajar" jika feedbacknya tidak menguntungkan untuk mereka. menguntungkan dalam tanda kutip, dapat jaminan seperti guru-guru PNS, minimal menjadi syarat disertifikasi.
semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan pemikiran besar bagi seluruh penentu kebijakan. Amin!
