Dinamika Pemanfaatan Trotoar Gorontalo: Antara Ekonomi Rakyat dan Kepastian Hukum

Penulis :

Usman Taip, SH, MH

Analis Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo

Wajah sebuah kota seringkali tercermin dari denyut kehidupan di ruang publiknya. Aktivitas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang jalan adalah pemandangan lazim yang menandakan geliat ekonomi kerakyatan. Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo baru-baru ini yang mempersilakan para pedagang untuk memanfaatkan trotoar di beberapa ruas jalan utama adalah cerminan dari semangat keberpihakan tersebut.

Niat baik untuk membuka ruang bagi warga yang mencari nafkah tentu patut diapresiasi. Namun, kebijakan ini bersinggungan dengan kerangka aturan yang lebih luas, sehingga menimbulkan diskursus publik. Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi, melainkan mengajak kita semua untuk memahami duduk perkara ini secara jernih dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Fondasi Utama: Memahami Status Jalan sebagai Penentu Kewenangan

Dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, "Siapakah yang berwenang mengelola sebuah aset?" Untuk jalan raya, jawabannya tidak ditentukan oleh letak geografisnya semata, melainkan oleh status hukum jalan tersebut.

•  Pembagian yang Jelas: Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan secara tegas membagi kewenangan penyelenggaraan jalan. Pemerintah Pusat mengurus Jalan Nasional, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas Jalan Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Jalan Kabupaten/Kota.
• Satu Paket Kewenangan: Kewenangan ini mencakup seluruh bagian yang melekat pada jalan, termasuk trotoar. Pengaturan, pemeliharaan, hingga perizinan pemanfaatan trotoar secara hukum berada di tangan penyelenggara jalan sesuai statusnya.

Untuk konteks Gorontalo, jika sebuah ruas jalan telah ditetapkan sebagai Jalan Provinsi, maka kewenangan pengelolaannya, termasuk memberikan izin di atas trotoarnya, berada di pundak Pemerintah Provinsi. Ini adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi penataan ruang dan aset di seluruh Indonesia.

2. Fungsi Trotoar: Hak Pejalan Kaki dan Kemungkinan Pemanfaatan Terbatas

Setelah memahami aspek kewenangan, kita perlu melihat fungsi fasilitas itu sendiri. Apa kata aturan mengenai pemanfaatan trotoar?

• Prioritas Utama: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan hak dan keselamatan pejalan kaki sebagai prioritas utama. Trotoar secara fundamental disediakan untuk mereka.
• Adakah Pengecualian? Pertanyaan ini dijawab oleh pedoman teknis, yaitu Permen PUPR No. 03/2014. Peraturan ini memang membuka kemungkinan penempatan sarana penunjang di trotoar, termasuk sarana komersial seperti kios. Namun, hal ini disertai dengan syarat yang sangat ketat:
• Tidak Mengganggu Sirkulasi: Aktivitas usaha sama sekali tidak boleh menghalangi lalu lintas pejalan kaki.
• Menjaga Ruang Bebas: Harus tetap tersedia ruang gerak yang lapang dan bebas halangan bagi pejalan kaki (umumnya minimal 1,5 meter).
• Tertata dan Seragam: Sarana yang diizinkan adalah yang memiliki desain terstandar, rapi, dan menyatu dengan estetika kota, bukan lapak temporer yang tidak teratur.
• Memperoleh Izin: Poin terpenting, penempatannya wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan yang sah.

Artinya, bahkan pedoman teknis yang paling memungkinkan pun tetap mensyaratkan adanya izin dari otoritas yang berwenang sesuai status jalan.

3. Jalan Keluar: Bukan Konfrontasi, Melainkan Kolaborasi

Memahami kerangka hukum ini bukanlah untuk mencari siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, ini adalah momentum emas bagi Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menunjukkan sinergi kepemimpinan.

Solusi yang paling konstruktif adalah melalui dialog dan koordinasi. Tujuan bersamanya jelas: menata wajah kota sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat dalam koridor hukum. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

• Pengkajian Bersama: Pemkot dan Pemprov dapat duduk bersama untuk memetakan area mana yang secara teknis dan hukum memungkinkan untuk ditata, mungkin dengan mengadopsi konsep kios modern sesuai pedoman Permen PUPR.
• Perizinan Terpadu: Jika sebuah konsep penataan disepakati, Pemkot dapat secara resmi mengajukan usulan dan permohonan izin kepada Pemprov sebagai penyelenggara jalan.
• Solusi Relokasi Humanis: Bagi area yang mutlak harus steril demi keselamatan dan kelancaran publik, Pemkot dapat merumuskan program relokasi yang terencana dan manusiawi, memastikan para pedagang tetap bisa melanjutkan usahanya di lokasi baru yang representatif.

Pada akhirnya, masyarakat merindukan pemimpin yang mampu bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar. Melalui kolaborasi, Gorontalo dapat menjadi contoh bagaimana dinamika perkotaan dikelola dengan bijak, di mana ekonomi rakyat tumbuh subur di dalam sebuah sistem yang tertib dan berkeadilan.