Artinya, bahkan pedoman teknis yang paling memungkinkan pun tetap mensyaratkan adanya izin dari otoritas yang berwenang sesuai status jalan.
3. Jalan Keluar: Bukan Konfrontasi, Melainkan Kolaborasi
Memahami kerangka hukum ini bukanlah untuk mencari siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, ini adalah momentum emas bagi Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menunjukkan sinergi kepemimpinan.
Solusi yang paling konstruktif adalah melalui dialog dan koordinasi. Tujuan bersamanya jelas: menata wajah kota sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat dalam koridor hukum. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:
- Pengkajian Bersama: Pemkot dan Pemprov dapat duduk bersama untuk memetakan area mana yang secara teknis dan hukum memungkinkan untuk ditata, mungkin dengan mengadopsi konsep kios modern sesuai pedoman Permen PUPR.
- Perizinan Terpadu: Jika sebuah konsep penataan disepakati, Pemkot dapat secara resmi mengajukan usulan dan permohonan izin kepada Pemprov sebagai penyelenggara jalan.
- Solusi Relokasi Humanis: Bagi area yang mutlak harus steril demi keselamatan dan kelancaran publik, Pemkot dapat merumuskan program relokasi yang terencana dan manusiawi, memastikan para pedagang tetap bisa melanjutkan usahanya di lokasi baru yang representatif.
Pada akhirnya, masyarakat merindukan pemimpin yang mampu bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar. Melalui kolaborasi, Gorontalo dapat menjadi contoh bagaimana dinamika perkotaan dikelola dengan bijak, di mana ekonomi rakyat tumbuh subur di dalam sebuah sistem yang tertib dan berkeadilan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
