PKB, Politik, dan Toleransi

Kemarin tanggal 4 Maret 2020 penulis mengikuti diskusi yang diselenggarakan di kantor DPP PKB bertajuk "Intoleransi VS Indonesia". Salah satu narasumbernya adalah Prof. Dr. Jamhari Makruf, direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.

Beliau memaparkan hasil riset institusinya terkait Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama baru-baru ini. Riset dengan metode survei itu dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2019 hingga 17 Desember 2019 melibatkan 575 responden yang merupakan anggota DPR RI periode 2019 -- 2024.

Yang menarik, dari hasil riset yang telah diuji quality control-nya itu 59,6 persen responden dari PKB memiliki kecenderungan paling tinggi yang menyatakan bahwa ada persoalan serius terkait dengan kebangsaan dan keragaman dalam kurikulum Pendidikan Agama. Berbeda halnya dengan responden dari PKS, kecenderungannya malah paling rendah.

Artinya, dari hasil survei tersebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah parpol yang paling konsisten terhadap isu keberagaman dan memandang ada persoalan serius dalam pendidikan agama ditengah esklalasi intoleransi yang menguat akhir-akhir ini.

Penulis kira, hasil riset itu menggambarkan bahwa anggota parlemen PKB sejak tahun 1999 yang mayoritas dari kalangan NU sebagai refresentasi Islam Tradisionalis hingga kini masih istikamah atau konsisten berpegang teguh terhadap nilai moderasi sebagai elan vital ajaran ahlu sunnah wal jama'ah an-nahdliyah yang dipraktikkan NU sebagai ibu kadung PKB.

Konsistensi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap arah kebijakan PKB terkait peranannya di parlemen dalam hal: fungsi legislasi (pembuat undang-undang, fungsi budgeting (anggaran), dan fungsi pengawasan undang-undang. Bila kita cermati, ketiga fungsi tadi tentu ditasorufkan PKB untuk kemaslahatan publik yang lebih luas.

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan manifesto partai, dalam proses berpolitiknya PKB selalu berpegang teguh terhadap sembilan nilai utama dalam Mabda Siyasi sebagai manifesto partai sekaligus dokumen historis PKB yang ditetapkan pada Muktamar kesatu di Surabaya tanggal 23-28 Juli 2000. 

Poin keenam dalam Mabda Siyasi dijelaskan bahwa dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta.

Kemudian poin ketujuh hingga poin sembilan menguatkan poin keenam dimana PKB sangat akomodatif terhadap perbedaan, apapun itu, agama salah satunya. Bila dikaitkan dengan hasil riset tadi, poin-poin inilah sebagai pendulum bagi politisi PKB menjaga keseimbangan di parlemen.

Penulis kira, capaian institusi dan kontribusi PKB bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan beragama tidak bisa dipandang sebelah mata. Tetapi, untuk menjadi partai pemenang dengan basis masa NU yang riil selalu saja tidak sedikit halangan dan rintangannya. 

Universalitas PKB