Sudah menjadi rahasia umum bila PKB didirikan diatas alas ide dan filosofi besar kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Mabda Siyasi. Nawaitu (niat) yang sangat luhur para pendirinya harus senantiasa dirawat dan dipraktikkan oleh para pewaris dan penerusnya.
Komitmen tinggi para pendiri terhadap prinsip-prinsip kebangsaan, pluralitas, dan sikap toleran dalam menghadapi setiap perbedaan yang timbul ditengah kehidupan masyarakat ini menjadi tantangan bagi para pewaris dan penerus PKB, apakah ia bersedia istikamah atau malah tergerus oleh nilai lain yang kontra dengan cita-cita para pendiri untuk mewujudkan universalitas Islam ini.
Meskipun PKB berbasis masa Islam, tetapi ia bisa melampaui perbedaan ras, suku, agama, keurunan dan lainnya sehingga bisa diterima dikalangan non Islam. Fakta ini boleh jadi yang membuat beberapa orang tidak rela PKB menjadi partai pemenang karena memiliki potensi besar meraih suara dari 90 juta warga NU ditambah dari lintas agama.
Suka tidak suka, PKB sebagai citra yang ideal bagi sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Karena dalam praktek politiknya PKB senantiasa mengembangkan persaudaraan antar sesama warga dalam ikatan keagamaan (ukhuwah diniyyah), kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyyah).
Tidak bisa dinafikan bahwa raihan suara PKB untuk warga NU masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Wajar bila cita-cita luhur, gagasan besar, dan niat kuat para pendiri belum bisa diwujudkan dengan signifikan. Beruntung, dengan segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, PKB mampu meraih capaian tertinggi pada pemilu 2019. Masih ada harapan kedepan.
Sebagai partai berasas Pancasila, PKB hakulyakin bahwa Pancasila sebagai aras hukum untuk menjamin dan membangun toleransi beragama yang tentu berkeadaban. Artinya, negara harus memberikan jaminan dan perlindungan penuh atas setiap pemeluk agama utuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa diskriminasi.
Pada konteks ini berkorelasi dengan apa yang dipaparka Prof. Jamhari melalui hasil riset lembaganya tadi. Negara tidak semestinya memberlakukan hukum ajaran salah satu agama, termasuk dalam soal kurikulum pendidikan. Konsistensi PKB sangat jelas, tidak terbantahkan.
Hal ini menegaskan bahwa PKB mampu menjadi penguat konsepsi, bagian dari struktur pengawalan kaidah penuntun (Pancasila), dan pemain yang taat terhadap aturan main atas tujuan didirikannya Indonesia sebagai negara kebangsaan yang religius.
Selanjutnya, PKB hakulyakin bahwa Indonesia sebagai religious nation-state harus ditegakkan dengan supra maupun infra stuktur politik yang kuat. Indonesia didirkan dari berbagai ikatan primordial yang berbeda-beda tetapi bertekad untuk bersatu sesuai kesepakatan para pendiri negara ini.
Atas dasar itu, PKB nampak selalu menjadi avant garde (garda terdepan) meperjuangkan kemaslahatan bangsa diatas kepentingan partai. Mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara adalah konsep utuh perjuangan PKB yang senantiasa dirawat.
Keistikamahan PKB merawat nilai universalitas Islam yang diejawantahkan dalam proses pengambilan keputusan politik di parlemen, kehidupan keagamaan yang melekat dengan NU, dan kehidupan sosial masyarakat yang plural tak jarang memancing orang untuk berbuat "jahat"mengganggu keharmonisan PKB dan NU.
