Sejak Januari s.d. Juli 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung menerima 70 aduan kekerasan terhadap anak, yang meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Jika dilihat skala nasional, maka tercatat sepanjang Januari-Juni 2020 menurut laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) ada 3.297 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 3.254 anak perempuan korban dan 1.019 anak laki-laki korban.
Memasuki wabah pandemi Covid-19 ternyata kekerasan tidak hanya menyasar korban dari kalangan dewasa saja, namun juga korban anak-anak. Kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan pada anak-anak ini, yang seharusnya semasa belajar dari rumah (BDR) anak-anak lebih terlindungi, lebih aman, namun nyatanya tidaklah demikian.
Faktanya kasus kekerasan terhadap anak ini bukanlah kasus yang hanya terjadi di masa pandemi wabah Covid-19 saja, namun jauh sebelumnya, kondisi anak-anak di Indonesia khususnya, dan anak-anak di dunia, tidaklah berada dalam situasi dan kondisi yang aman dari kejahatan. Dari tahun ke tahun, laporan kasus kekerasan pada mereka semakin meningkat, tanpa kejelasan solusi yang dapat menuntaskannya.
Sekulerisme Kapitalis Biang Kerok Problem Kekerasan pada Anak
Sekulerisme adalah konsep hidup yang meniadakan peran agama dalam penetapan kebijakan negara. Sementara kapitalisme adalah corak pemerintahan yang kekuasaan tertinggi ada pada pemilik modal (para pengusaha) yang menitik beratkan segalanya pada keuntungan bisnis.Â
Dari sinilah bermula semua problem masyarakat bermunculan, termasuk problem kekerasan pada anak. Sejak awal, konsep pemerintahan Kapitalisme tidak pernah tulus melindungi rakyat, khususnya anak-anak. Sistem ini seolah mengatakan bahwa rakyat sah-sah saja untuk dijadikan tumbal kebijakan. Dan wabah Covid-19 semakin membuka borok kapitalisme sekuler di berbagai Negara penganutnya.
Wabah Covid-19 semakin menyebar karena adanya kebijakan anti lockdown di wilayah episentrum wabah. Mereka tidak ingin melokalisir wabah karena akan merugikan para pengusaha secara materil. Dari sinilah kemudian wabah menyebar ke seluruh dunia, korban berjatuhan, tidak terkecuali anak-anak.Â
Dalam kondisi seperti ini, maka diberlakukanlah Work From Home (WFH) dan Belajar Dari Rumah (BDR), yang justru menambah masalah bagi rakyat. WFH memunculkan PHK besar-besaran serta pengurangan jam kerja, sehingga secara otomatis mengurangi pendapatan kaum pekerja/buruh. Minimnya pendapatan mengakibatkan stress keluarga, KDRT dan kekerasan anak bermunculan kasusnya.
BDR pun memunculkan problem baru. Para orang tua terpaksa menjadi guru di rumah. Hal ini ternyata menambah tingkat stress orang tua. Anak yang jenuh dan bosan di rumah, menjadikan mereka malas mengerjakan tugas, dan kekerasan orang tua kepada anak semakin marak. Anak-anak yang setiap saat dibebaskan memegang gadget -dengan alasan belajar daring- ternyata tidak terkontrol penggunaannya, sehingga sebagian mereka ada yang terjerumus ke dalam prostitusi online. Inilah kebijakan pemerintahan Kapitalisme yang tumpang tindih, bukannya memunculkan solusi.
Kebijakan Negara Islam (Khilafah) Memberi Solusi Tuntas Kekerasan pada Anak
Tidak ada satupun sistem yang mampu memberikan solusi bagi semua problem masyarakat -termasuk problem anak- selain sistem Islam dalam dalam bingkai negara Khilafah. Perlindungan sistem terhadap anak berjalan begitu paripurna, solutif dan menenteramkan. Dalam negara Khilafah, anak mendapatkan perlindungan sejak mereka masih berupa nutfah hingga lahir dan mencapai usia dewasa. Di antara perlindungan negara Khilafah terhadap anak-anak, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Perlindungan anak dalam hak hidupnya sejak masih berupa nutfah
