Pesta Demokrasi Pilgub Jabar 2018

Pilgub Jawa Barat akan diadakan pada Juni 2018 mendatang. Namun, euforia dalam menyambutnya sudah sangat luar biasa dan panas. Berbagai manuver terjadi. 

Mulai dari dicabutnya dukungan Gerindra untuk pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu (Demiz-Syaikhu), Golkar yang merapat ke Ridwan Kamil (Emil) tapi kemudian mencabutnya, hingga PKS dan PAN yang didekati Gerindra. Lobi-lobi politik terjadi didalamnya. Mereka berupaya melakukan berbagai cara untuk sampai pada kursi kekuasaan. 

Pesta demokrasi yang diharapkan merupakan mekanisme penyampaian aspirasi rakyat, sepertinya hanya berujung pada perolehan kepentingan partai atau korporasi. 

Sesungguhnya, perhelatan demokrasi lima tahunan, baik  pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) seringkali menjadi lahan bertumbuhnya praktik politik transaksional. 

Hal ini seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pesta demokrasi. Money politic hingga janji pembagian kekuasaan di antara elit politik tentu  menjadi indikator kuat akan adanya politik transaksional itu. Bukan tidak mungkin, praktik politik transaksional tersebut sepertinya masih kuat mewarnai pilkada serentak 2018 nanti.

Korporasi atau perusahaan merupakan salah satu badan hukum swasta yang kerapkali baik hati memberikan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon. Sumbangan dari korporasi bagaimana pun juga selalu memiliki agenda politik ekonomi yang tersembunyi. 

Sumbangan tersebut dalam banyak kasus selalu diberi catatan kaki, bahwa apabila berhasil merebut kursi kekuasaan, kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diakomodasi. 

Prinsipnya adalah setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru. Sulit sekali untuk memisahkan korporasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan tujuan utamanya adalah maksimalisasi keuntungan.

Politik transaksional ini lahir dari sistem Demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi, yang menentukan benar dan salah, juga sah dan tidak. 

Sementara itu, ketika benar dan salah, sah dan tidaknya diserahkan kepada rakyat, bukan hukum syara, dampak yang paling serius adalah tidak adanya patokan yang baku. 

Karena itu, salah dan benar, sah dan tidak itu bisa berubah. Semuanya ditentukan oleh kepentingan. Di sinilah pangkah lahirnya transaksi-transaksi politik. Akhirnya, tidak ada teman yang abadi dalam politik. Yang adalah kepentingan yang abadi.