Kotaksuara

Pesta Demokrasi Pilgub Jabar 2018

13 Januari 2018   15:17 Diperbarui: 13 Januari 2018   15:45 697 0 0

Pilgub Jawa Barat akan diadakan pada Juni 2018 mendatang. Namun, euforia dalam menyambutnya sudah sangat luar biasa dan panas. Berbagai manuver terjadi. 

Mulai dari dicabutnya dukungan Gerindra untuk pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu (Demiz-Syaikhu), Golkar yang merapat ke Ridwan Kamil (Emil) tapi kemudian mencabutnya, hingga PKS dan PAN yang didekati Gerindra. Lobi-lobi politik terjadi didalamnya. Mereka berupaya melakukan berbagai cara untuk sampai pada kursi kekuasaan. 

Pesta demokrasi yang diharapkan merupakan mekanisme penyampaian aspirasi rakyat, sepertinya hanya berujung pada perolehan kepentingan partai atau korporasi. 

Sesungguhnya, perhelatan demokrasi lima tahunan, baik  pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) seringkali menjadi lahan bertumbuhnya praktik politik transaksional. 

Hal ini seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pesta demokrasi. Money politic hingga janji pembagian kekuasaan di antara elit politik tentu  menjadi indikator kuat akan adanya politik transaksional itu. Bukan tidak mungkin, praktik politik transaksional tersebut sepertinya masih kuat mewarnai pilkada serentak 2018 nanti.

Korporasi atau perusahaan merupakan salah satu badan hukum swasta yang kerapkali baik hati memberikan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon. Sumbangan dari korporasi bagaimana pun juga selalu memiliki agenda politik ekonomi yang tersembunyi. 

Sumbangan tersebut dalam banyak kasus selalu diberi catatan kaki, bahwa apabila berhasil merebut kursi kekuasaan, kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diakomodasi. 

Prinsipnya adalah setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru. Sulit sekali untuk memisahkan korporasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan tujuan utamanya adalah maksimalisasi keuntungan.

Politik transaksional ini lahir dari sistem Demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi, yang menentukan benar dan salah, juga sah dan tidak. 

Sementara itu, ketika benar dan salah, sah dan tidaknya diserahkan kepada rakyat, bukan hukum syara, dampak yang paling serius adalah tidak adanya patokan yang baku. 

Karena itu, salah dan benar, sah dan tidak itu bisa berubah. Semuanya ditentukan oleh kepentingan. Di sinilah pangkah lahirnya transaksi-transaksi politik. Akhirnya, tidak ada teman yang abadi dalam politik. Yang adalah kepentingan yang abadi.

Politik transaksional itu bisa terjadi antara parpol dengan parpol, antara kelompok civil society dengan parpol, dan begitu seterusnya. Di sistem Demokrasi, yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, memang telah terjadi simbiosis mutualisme antara berbagai kepentingan. Penguasa untuk berkuasa membutuhkan modal besar. 

Modal yang besar ini diperoleh dari pengusaha. Setelah penguasa yang didukung pengusaha ini sukses menjadi penguasa, maka para cukong ini mendapatkan konsesi, berupa proyek dari penguasa. Begitulah, traksaksi-transaksi politik yang terjadi antar berbagai kekuatan di dalam sistem Demokrasi.

Sementara dalam Islam, kekuasaan tidak terbagi, sebagaimana yang dikenal dalam konsep Trias Politica Montesque. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, semuanya di tangan Khalifah. 

Karena itu, Khalifah dalam sistem Khilafah sangat kuat. Karena kekuasaannya benar-benar penuh dan bulat. Meski kekuasaan seorang Khalifah itu begitu besar, tetapi dia tetap tunduk kepada hukum syara.

Dengan begitu, penguasa benar-benar merdeka, independen dan hanya tunduk kepada Allah dan hukum syara, bukan kepada yang lain. Selain itu, dengan ketakwaannya, dia pun menjadi pribadi yang luar biasa. 

Dengan berpegang teguh pada syara, dia pun bisa bersikap adil kepada siapapun. Dia mengurus seluruh urusan rakyatnya, tanpa pandang bulu. Satu-satunya pertimbangannya adalah hukum syara. Bukan negara bagi kelompok atau etnis tertentu, apalagi cukong.

Meski penguasa berasal dari partai tertentu, tetapi setelah mereka berkuasa, hubungan antara mereka dengan partai politik pengusungnya sama dengan yang lain.

Partai politik pengusung mereka ini juga tidak merasa sia-sia, karena tugasnya adalah menjalankan hukum syara, mengantarkan mereka untuk menduduki posisi tertentu, agar bisa menerapkan Islam secara kaffah. 

Setelah itu, tugas partai ini adalah mengoreksi kebijakan penguasa, jika melakukan penyimpangan dari hukum syara'. Begitu juga sebaliknya, penguasa akan menjaga jarak yang sama, dengan seluruh rakyatnya, baik dengan partai pengusungnya maupun bukan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2