Perjuangan Bangsa Indonesia Mencapai Kemerdekaan: Masa orde Baru sampai Masa Reformasi

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan rakyat. Setelah merdeka, Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan, membangun negara, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu babak penting dalam perjalanan bangsa adalah masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Kedua periode ini memiliki dinamika perjuangan yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk membawa Indonesia menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik.

Masa Orde Baru

Orde Baru, yang biasa disingkat Orba adalah sebutan untuk periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 ketika Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Masa ini dikenal dengan upaya menstabilkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan negara setelah masa penuh gejolak di era sebelumnya. 

Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru:

1. Stabilitas politik dan keamanan menjadi prioritas utama: Pemerintah menekan berbagai bentuk pemberontakan dan perbedaan pendapat yang dianggap mengancam persatuan. Pada masa Orde Baru, pemerintah memandang stabilitas politik dan keamanan sebagai syarat mutlak untuk membangun bangsa. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga ketertiban, mulai dari penertiban kelompok-kelompok yang dianggap radikal hingga pembubaran partai atau organisasi yang dinilai mengancam keutuhan negara. Pemerintah juga menekan berbagai bentuk pemberontakan di berbagai daerah serta membatasi perbedaan pendapat yang dinilai bisa memicu perpecahan. 

2. Pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun): Fokus utama diarahkan pada pembangunan sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan, pengembangan industri guna memperkuat ekonomi nasional, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan irigasi. 

3. Peningkatan ekonomi dengan menggandeng investasi asing dan mengembangkan industri dalam negeri: Program swasembada pangan juga menjadi kebanggaan Orde Baru. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, Orde Baru membuka pintu bagi masuknya investasi asing. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat didukung oleh modal, teknologi, dan tenaga ahli dari luar negeri. Sementara itu, industri dalam negeri juga dikembangkan agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada impor. 

4. Kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat: Untuk menjaga stabilitas politik yang diinginkan, pemerintah Orde Baru menerapkan pengawasan ketat terhadap kebebasan berpendapat. Pers dibatasi melalui sistem izin yang ketat, dan media yang dianggap kritis terhadap pemerintah dapat dicabut izinnya sewaktu-waktu. Organisasi-organisasi masyarakat juga diawasi dengan ketat, dan hanya organisasi yang dianggap sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diizinkan berkembang. Hal ini menyebabkan ruang demokrasi pada masa Orde Baru menjadi sempit, dan aspirasi rakyat sering kali tidak tersalurkan secara bebas. 

Meskipun berhasil membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, Orde Baru juga menimbulkan berbagai masalah. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela, dan kesenjangan sosial semakin lebar. Rakyat semakin merasa tertekan dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan mereka.

Masa Reformasi

Kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru memuncak pada krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998. Krisis ini menghantam Indonesia dengan sangat keras, mengakibatkan harga-harga melambung, pengangguran meningkat, dan kemiskinan bertambah.

Gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum turun ke jalan menuntut perubahan. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Inilah awal dari masa Reformasi.

Upaya pembaruan di masa Reformasi:

1. Pemulihan demokrasi melalui pemilu: Masa Reformasi ditandai dengan upaya untuk memulihkan sistem demokrasi di Indonesia yang sempat terpuruk pada masa Orde Baru. Salah satu langkah utamanya adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara lebih jujur, adil, dan terbuka.