Menggugat Keberuntungan Kita: Kenapa PPDB bagi Sebagian Orang Lain adalah Pilihan, Sebagian Lain adalah Pengundian Nasib?

Fakta ini seharusnya memberikan ketenangan bagi orang tua bahwa anak dengan nilai baik tetap bisa berpeluang masuk sekolah negeri dengan mengikuti jalur prestasi yang dimulai prosesnya ketika jalur zonasi ditutup.

Namun, kembali lagi. Kenapa usia dan bukan nilai yang digunakan dalam jalur zonasi, jalur dengan kuota terbesar saat ini?

Secara sederhana, jika dilihat dari sudut pandang intervensi kebijakan, PPDB terdiri dari tiga bagian besar kebijakan; Afirmasi, Zonasi dan Prestasi.

Afirmasi adalah bagian dimana pemerintah melakukan intervensi pada kelompok-kelompok rentan. Ini adalah kebijakan penyelamatan pada kelompok-kelompok anak yang jika tidak dibantu, akan tertinggal dari sistem pendidikan. 

Di Jakarta, mereka terdiri dari anak-anak panti asuhan, pemegang KJP Plus, anak pengemudi Jaklingko, anak pemegang Kartu Pekerja, dan secara khusus tahun ini ditambahkan anak-anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid 19. Jumlah kuotanya sama besar dengan kuota jalur prestasi. 

Dalam porsi yang lebih kecil, jalur inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus masuk dalam kategori ini juga. Kuotanya hanya 25% atau sekitar 24 ribu kursi. Jika dilihat dari jumlah lulusan kelas 6 SD dan 3 SMP pemegang KJP Plus yang berjumlah hampir 140 ribu orang, kuota ini jauh dari cukup.

Zonasi adalah jalur umum. Intervensi kebijakannya adalah memastikan semua anak dari berbagai kalangan ekonomi, kaya miskin, nilai tinggi nilai rendah, mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, memang se-netral itu. 

Lalu atribut apa yang paling netral dari setiap anak? Yang tidak bisa dinaikkan, diturunkan, diubah, dipindahkan, dipercepat atau dimundurkan? Pemerintah Pusat menerjemahkan atribut itu sebagai USIA. Ketika usia digunakan, maka anak-anak dari berbagai ragam keberuntungan kehidupan memiliki kesempatan yang sama.

Namun, intervensi netral bukan berarti memiliki dampak yang netral juga. Di sinilah definisi sekolah publik gratis itu menemukan maknanya.

Di Jakarta, kesenjangan sosial ekonomi bertahun-tahun memaksa banyak anak terlempar dari kesempatan memperoleh pendidikan. 

Mereka, anak-anak miskin yang sejak lahir jauh dari kecukupan gizi dan layanan dasar, yang orang tuanya harus bekerja lebih keras untuk menyediakan makan malam daripada menyediakan waktu untuk mengajari anak di rumah, apalagi menyediakan pelajaran tambahan. Yang tentu tidak secerdas secara akademik dibanding anak-anak lain yang lebih beruntung.