Perlukah BPODT Dievaluasi?

Hampir tiga tahun sejak dilantik Menteri Pariwisata  Badan yang didirikan berdasarkan perpres ini seharusnya berada di posisi terdepan dalam mengakselerasi pengembangan dan pembangunan kawasan danau toba menjadi destinasi wisata kelas dunia, namun yang terjadi malah sebaliknya. BPODT tidak bekerja dengan prosedur yang sudah ditetapkan didalam perpres tersebut. Bahwa bukti keseriusan jokowi dalam mengembangkan pariwisata danau toba menjadi pariwisata bertaraf internasional sepertinya mendapat jalan buntu, sebab struktur yang dibentuk oleh perpres ini tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai pearutan yang ada. 

Apakah mereka orang-orang yang memang sudah layak berada di posisi mereka saat ini? Termasuk dengan Dewan Pengarah BPODT yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan Menko Kemaritiman. Bahwa sejak dilantik 30 November 2016 oleh Menteri Pariwisata jabatan Direktur Utama dipegang oleh Arie Prasetyo dan menetapkan bahwa masterplan harus selesai Desember 2017, namun hingga kini masterplan tersebut belum selesai. 

Bahwa dengan melihat fakta dilapangan sudah sepantasnya struktur BPODT sebagai Dewan Pelaksana harus dievaluasi. Agar momentum pengembangan pariwisata danau toba yang sudah digalakkan oleh pemerintah pusat sebagai destinasi wisata kelas dunia tidak hilang, sudah sepantasnya Struktur BPODT dievaluasi. bahwa beberapa alasan selaian alasan diatas untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) adalah sebagai berikut: 

Alasan evalusi Struktur BPODT:

• Sejak dilantik 30 Novermber 2016 Menpar menargetkan masterplan pariwisata untuk Danau Toba, masterplan infrastruktur di seluruh kawasan sekitar Danau Toba (Sumut), dan terakhir membentuk KEK Pariwisata harus sudah selesai pada Desember 2016 dan untuk keseluruhan selesai pada 2017 tapi nyatanya hingga saat ini belum selesai (pelitabatak.com)
• Bahwa kriteria yang diharapkan Menteri Pariwisata seperti yang dikutip dari Pelita Batak.com yaitu memiliki karakter, jujur dan berintegritas sepertinya bertolak belakang dengan laporan seorang wanita yang menduga Dirut Bpodt memiliki hubungan dengan wanita lain yang masih merupakan istri sah orang lain (tribunnews.com)
• Bahwa kehadiran BPODT dinilai kurang menghargai masyrakat adat disekitar zona otorita (tagar.id)
• Bahwa kajian terhadap ijin lingkugan dan AMDAL dikawasan pembanguan Nomadic Tourism di Sigapiton dan seluruh zona otorita yang belum jelas tetapi pembangunan sudah dilaksanakan adalah jelas menyalahi aturan
• Bahwa berdasarkan data highlights capaian BPODT Tahun 2018 bahwa adanya pembangunan jalan menuju lokasi zona otorita adalah tidak benar sebab pada 12 September 2019 terdapat penolakan dari masyarakat terkait pembangunan jalan menuju lahan otorita di Sigapiton (tagar.id)
• Bahwa penyusunan Integrated Tourism Masterplan untuk kawasan danau toba seperti yang direncanakan akan selesai pada Juli 2019, hingga pada saat ini belum juga selesai
• Bahwa adanya dugaan penyalahgunaan uang Negara oleh beberapa oknum di BPODT
• Bahwa berdasarkan Perpres 49 Tahun 2016 Tentang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Pasal 12 Angka 1 -- 3 menentukan bahwa masa kepemimpinan kepala badan pelaksana dapat diberhentikan berdasarkan penilaian kinerja yang dinilai tidak bagus

bahwa demi menjaga tatanan masyarakat adat dan akselerasi percepatan pembangunan pariwisata danau toba diperlukan komitmen dan komitmen untuk tetap menghargai nilai adat dan budaya lokal yang menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat lokal dan kearifan lokal yang ada.