Kita bisa saja berdalih bahwa ini lebih efisien. Tapi, efisiensi untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk kantong para pejabat?Â
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, saat jutaan orang berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar, para wakil rakyat justru "diberi" modal miliaran rupiah.
Tentu, sebagai wakil rakyat, mereka layak mendapatkan fasilitas yang layak. Tapi, apa iya layak mendapatkan "modal" sebesar itu? Kebijakan ini bukan hanya soal pemborosan anggaran, tapi juga soal integritas dan moralitas. Ini menunjukkan bahwa prioritas para wakil rakyat kita bukan lagi mengabdi, melainkan mengakumulasi kekayaan.
Kebijakan ini adalah akal-akalan yang sehat. Sehat bagi mereka yang beruntung, tapi sakit bagi akal sehat kita. Ini bukan tentang fasilitas, ini tentang tabungan. Ini bukan tentang efisiensi, ini tentang privatisasi aset negara secara terselubung.
Saya hanya bisa berharap, suatu saat nanti, kita punya wakil rakyat yang tidak lagi sibuk mengakali aturan demi keuntungan pribadi, melainkan sibuk memikirkan bagaimana caranya agar setiap rupiah anggaran negara bisa benar-benar kembali kepada rakyat. Tanpa akal-akalan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
