Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis

Pemerhati Pendidikan dan Pegiat Literasi Politik Domestik

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Mereka Bukan Anak Tiri di Negeri Ini!

7 Juli 2025   21:40 Diperbarui: 7 Juli 2025   22:10 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jalan poros Kembayan-Balai Sebut | Sumber foto: Halo Kalbar

Ancaman Nyata di Balik Kubangan dan Debu

Dampak dari pengabaian ini jauh melampaui ketidaknyamanan berkendara:

  • Roda Ekonomi Terjepit: Hasil panen sawit dan karet membusuk di kebun. Biaya logistik melambung tinggi. Pasar lumpuh, kesejahteraan petani terancam.
  • Nyawa dalam Taruhan: Mobil pengangkut pasien ke rumah sakit harus berjuang melewati rintangan. Setiap menit adalah pertaruhan hidup dan mati.
  • Generasi Muda Terhambat: Anak-anak sekolah dan guru mereka harus berjibaku dengan jalur yang merusak motor, seragam, dan semangat belajar.
  • Keselamatan Terenggut: Banyak nyawa melayang dan cedera parah terjadi akibat kecelakaan di jalur yang tak layak ini.

Jalan poros Kembayan-Balai Sebut | Facebook/ Petrus Budyanto
Jalan poros Kembayan-Balai Sebut | Facebook/ Petrus Budyanto

Warga sudah mencapai batas. Mereka tak lagi percaya pada janji. Swadaya perbaikan adalah bukti keputusasaan mereka, sebuah jeritan bahwa negara absen.

Keadilan Harus Ditegakkan! Ini Tagihan Tanggung Jawab kepada Pemprov Kalbar

Indonesia, dengan segala kekayaan alamnya dan BUMN-BUMN raksasa yang menyumbang miliaran, tetap menjadikan pajak sebagai urat nadi APBN.

Maka, adalah kejahatan moral jika hasil pajak rakyat kembali pada mereka hanya dalam bentuk debu dan kubangan.

Jalan poros Kembayan-Balai Sebut | Facebook/ Dedi Iskandar
Jalan poros Kembayan-Balai Sebut | Facebook/ Dedi Iskandar

Ini bukan sekadar protes tentang infrastruktur. Ini adalah teriakan lantang untuk keadilan. Seruan dari mereka yang menuntut hak-hak mereka.

Tagihan tanggung jawab ini secara langsung diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai pemegang kewenangan atas jalur provinsi ini, Pemprov Kalbar memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk segera bertindak:

  • Audit setiap anggaran.
  • Tindak tegas para pemboros dan penikmat dana rakyat.
  • Hadirkan solusi permanen, bukan proyek tambal-tambal musim hujan.

Sampai Kapan Derita Ini Ditoleransi?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun