Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Anies Bicara Ketimpangan, Gabion dan Aibon Mestinya Tidak Masuk Anggaran

11 November 2019   07:32 Diperbarui: 11 November 2019   07:56 1689
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan | Gambar: tribunnews.com

Sudah dua tahun lebih Anies memimpin ibu kota, di mana satu tahun dua bulannya dilalui tanpa pendamping. Apa yang sudah dilakukan Anies dalam rangka menekan ketimpangan sosial? Yang paling tahu jawabannya adalah Anies sendiri.

Anies pasti punya cara khusus ketika ingin menghapus yang namanya ketimpangan. Bahkan dulu saat kampanye di Pilkada 2017, dia dan Sandiaga sempat merencanakan salah satu langkah jitu, yaitu program OK-OCE.

Melalui program OK-OCE, Anies dan Sandi berjanji akan memberi akses modal bagi warga dalam berusaha, menyediakan pasar hingga mencarikan pembeli. 

Faktanya, modal tidak ada dan wujud OK-OCE cuma jadi merek gerai minimarket. Dan yang mendirikan gerai itu akhirnya tetap pemilik modal. Tapi sudahlah, terkadang tidak semua janji bisa ditepati. Program apa lagi? Sulit menguraikannya satu per satu di sini karena memang terlalu banyak dipaparkan saat kampanye. 

Karena turut menyinggung wilayah lain, mestinya Anies membeberkan kebijakan apa yang sudah dia lakukan di Jakarta dan dianggap berhasil. Artinya kebijakan itu di luar pemberian bantuan sosial, misalnya KJP Plus, KJM Plus, sarapan pagi gratis kepada anak-anak sekolah, dan sejenisnya.

Bantuan sosial sampai kapan pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah ketimpangan, malah justru memeliharanya. Kebijakannya harus memberdayakan, bukan meninabobokan.

Sekali lagi, karena ikut bicara kondisi daerah lain, Anies wajib memberi solusi. Apakah solusi yang diminta untuk dicontoh itu adalah membiarkan warga berjualan di trotoar dan bahu jalan? Langkah itu terbukti ampuh, tapi melanggar aturan dan hak-hak orang lain.

Maka dari itu, Anies seharusnya tidak sekadar beretorika. Menekan ketimpangan wajib dilakukan dengan cara-cara baik, tidak melanggar aturan apalagi hak orang lain.

Mengurangi ketimpangan wajib pula terencana, bukan dari hasil mimpi. Anggaran yang disusun harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. APBD setiap tahunnya tidak boleh terus-menerus menuai polemik karena isinya aneh-aneh.

Jangan yang ingin dibeli sepatu (umpamanya), tapi yang ditulis lem Aibon. Atau berencana mencari hiasan yang lebih bagus dari bambu "getah-getih", tapi yang terpasang malah tumpukan batu Gabion.

Intinya, memperbaiki nasib warga (menghapus ketimpangan) harus dimulai dari hal-hal kecil dan mendasar, misalnya tadi soal penyusunan anggaran. Percuma bicara soal ketimpangan kalau faktanya anggaran (uang dari rakyat) malah disalahgunakan atau dihambur-hamburkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun