Perpustakaan Tak Dicintai Pelaku Layanan Pendidikan

Masih dengan semangat hari Pendidikan Nasional, di pagi dini hari ini pukul 03.30  setelah saya melaksanakan shalat sunah, saya terkenang akan kunjungan-kunjungan tugas saya ke kantor-kantor dinas pendidikan berbagai daerah. 

Saya mulai mengingat hampir lebih dari 27 dinas provinsi yang saya kunjungi tidak memiliki perpustakaan, mungkin tidak perlu saya menuliskan daftar nama-nama provinsi di mana kantor-kantor dinas pendidikan itu berada. 

Namun yang jadi pertanyaan besar adalah dinas-dinas itu adalah lembaga yang melayani pendidikan namun tidak menyediakan tempat sedikitpun untuk sebuah ruang di mana pegawai dan pengunjung dapat sejenak meluangkan waktu untuk menambah wawasan atau pun menambah pengetahuan terkait kompetensi atau pun substansi pendidikan yang menjadi tugas pokok mereka dalam melayani masyarakat.

Apa yang menyebabkan tidak disediakannya perpustakaan di lembaga yang justru melayani pendidikan? Saya terus berupaya mencari jawaban, namun jawaban yang diperoleh begitu samar. 

Saya lihat perilaku dan kebiasaan para pegawai dinas-dinas tersebut dalam keseharian mereka di tempat kerja hampir 100 persen waktu mereka dihabiskan untuk urusan administrasi dan kunjungan kesana-kesini, tak ada sedikit pun waktu untuk membaca buku yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan mereka, bahkan ada orang yang bekerja di bidang pendidikan pun menolak diberikan hadiah berupa buku dengan alasan tidak suka membaca. 

Ketidakcintaan kepada membaca, mungkin terbentuk dari kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini yang lebih menerima tontonan hiburan daripada bacaan, apakah itu buruk? Jawabannya tentu tidak, namun menonton dan membaca itu berbeda, karena dengan membaca otak manusia itu melakukan aktivitas dialog, dengan membaca pikiran anda bekerja melakukan analisis atau membayangkan, dan menghubung-hubungkan berbagai hal.

Mungkin itu sebabnya juga kenapa layanan di  bidang pendidikan ini dirasakan tidak memuaskan oleh masyarakat atau oleh konsumen, misalnya layanan kepangkatan guru yang selalu terlambat, layanan penerimaan siswa baru yang selalu bermasalah, pengangkatan pegawai dan rotasi pejabat yang tidak masuk akal. 

Layanan-layanan buruk itu antara lain disebabkan oleh minimnya orang-orang yang bekerja di layanan pendidikan akan pengetahuan tentang kualitas layanan. Jika setiap orang atau ada 25% saja diantara pegawai itu yang mau membaca tentang kualitas layanan mungkin kondisi layanan di bidang pendidikan akan lebih baik. 

Para pelaku layanan pendidikan ini tidak mandiri dalam hal pengembangan kompetensi dan selalu mengharapkan peningkatan kompetensi bersumber dari pelatihan-pelatihan dan bukan dari membaca, ya karena hanya dipelatihan yang anda duduk di ruangan pelatihan meskipun mengantuk tetap dibayar uang harian dan transportnya, sedangkan bila anda duduk di perpustakaan tidak ada yang memberikan hal itu.

Ada alasan lain yang dikemukakan salah satu pejabat daerah, 'kalau perpustakaan Pak itu kan sudah disediakan oleh Pemda berupa Perpustakaan daerah'. Oya memang pemerintah-pemerintah daerah telah membangun dan menyediakan pepustakaan, sekarang pertanyaannya apakah pimpinan di kantor dinas memberikan alokasi waktu kepada pegawainya untuk berkunjung ke perpustakaan? 

Apakah tidak lebih efisien waktu bagi pegawai kalau perpustakaan itu ada dilingkungan kerja, dan buku-buku yang tersedia tentunya berdasarkan kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan hiburan agar pegawai tidak jenuh. Perpustakaan tidak disediakan namun sarana hiburan berupa fasilitas karoke seperti alat musik organ tunggal dan sound sistemnya disediakan.