Setiap saat TNI berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di pusat maupun daerah. Koordinasi yang utama adalah kemampuan TNI untuk membongkar blokade bencana. Ketika blokade terjadi, akses komunikasi, distribusi barang dan infrastruktur publik harus secepatnya dipulihkan.
Untuk mengatasi bencana alam dibutuhkan personel gerak cepat dan peralatan yang mampu mengarungi medan yang sulit. Perlu mekanisme yang efektif terkait dengan peran optimal militer dalam penanganan bencana alam. Mekanisme itu antara lain mencakup tata kelola dan standardisasi sistem dan peralatan militer yang secepat mungkin bisa dioperasikan untuk menangani bencana alam.
Mekanisme diatas tidak hanya melakukan sinergi antar kelembagaan dalam negeri, tetapi juga terkait dengan partisipasi negara lain yang mengerahkan aset-aset militernya menuju zona bencana. Sehingga spesifikasi sistem dan peralatan militer yang dilibatkan secepatnya bisa diklarifikasi sehingga bisa cepat memulai operasi.
Optimasi tanggap darurat bencana yang melibatkan kekuatan militer memerlukan platform bersama. Hal itu untuk memudahkan operasi dan berbagi informasi. Terutama dalam melibatkan berbagai peralatan militer. Optimalisasi juga untuk mencari metode mempersingkat durasi penyelamatan korban bencana alam. Pengalaman penanganan bencana di negeri ini menunjukkan acapkali durasi atau waktu pengerjaan justru terkendala oleh banyaknya sukarelawan yang kurang atau tidak berketerampilan mengoperasikan peralatan dan mesin.
Mitigasi bencana alam di daerah yang hingga kini belum efektif, sebaiknya segera mengoptimalkan peran personel militer. Apalagi pihak TNI juga memiliki komitmen tinggi terhadap operasi non perang. Perlu optimasi peran TNI dalam penanganan bencana dan untuk menanggulangi kelambatan dalam hal mitigasi pemerintah daerah.
Kondisi dunia semakin didera oleh berbagai bencana alam. Diperlukan mekanisme atau platform penanganan bencana antar lembaga di dalam negeri maupun platform operasi bersama dengan pihak luar negeri.
Personel TNI memiliki peran penting untuk mempersingkat durasi penanganan bencana. Seperti pembuatan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan air, kelistrikan dan perumahan korban bencana. Masalah tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana juga memerlukan solusi teknis yang optimal.
Masalah durasi penanganan bencana alam mesti disesuaikan dengan standar dan directive dari International Strategy for Disaster Reduction (ISDR ) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Yang secara sistematis telah merumuskan siklus penanganan bencana.
Terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap tanggap darurat (response phase), tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, tahap preventif dan mitigasi, dan tahap kesiapsiagaan (preparedness). Sayangnya, standar dan directive diatas sulit terpenuhi akibat masih rendahnya kemampuan birokrasi di daerah.
Kondisinya bertambah sulit akibat belum ada Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPB) di daerah yang berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), Emergency Medical Care Information System (EMCIS), dan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan atau Decision Support System (DSS). Padahal, sistem tersebut sangat berguna untuk menghubungkan pihak-pihak yang terkait dan mendukung proses manajemen bencana serta mampu mengintegrasikan perencanaan pada berbagai tingkatan. (TS)
