Jasmerah Kejahatan Demokrasi dan Urgensi Hak Angket
Pembusukan demokrasi mesti dicegah antara lain dengan cara menciptakan suasana kegaduhan politik yang bisa menggetarkan kekuasaan yang otoriter, despotik dan menjalankan kekuasaan tanpa etika. Hak angket terkait penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 yang sarat masalah mesti segera digelar oleh DPR, jika tidak maka pembusukan demokrasi semakin menjadi-jadi.
Menurut Norberto Bobbio pembusukan demokrasi adalah ketika rezim kekuasaan tak mampu mengatasi kekuatan masyarakat sipil yang dianggap mengancam. Menghalalkan segala cara untuk membungkam kekuatan itu yang menggiring pada penggunaan taring otoritarianisme.
Selama ini Presiden Jokowi cenderung tidak menyukai kegaduhan politik. Namun Jokowi sering cawe-cawe dalam tahapan Pemilu 2024. Dari sisi kepentingan publik kegaduhan tersebut penting dan mengandung sisi positif. Agar kebijakan yang menyangkut masa depan bangsa bisa transparan dan arah pembangunan bisa terkontrol oleh publik sejak awal kebijakan itu diambil. Sehingga rakyat dibelakang hari tidak terkena getahnya jika kebijakan pembangunan tersebut gagal dan merugikan rakyat luas.
Kegaduhan hendaknya bersifat substansial. Kegaduhan substansial yang minus kerusuhan akan melahirkan dialektika sebuah bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Dialektika sebuah bangsa yang menurut Bung Karno bersifat up and down, digembleng jatuh bangun kembali. Hanya dengan itulah bangsa Indonesia menjadi bangsa besar.
Dalam situasi bangsa seperti saat ini sebenarnya dibutuhkan kepemimpinan disorganisasi. Kepemimpinan semacam ini adalah sosok yang terus menerus mengusik rutinitas organisasi negara agar dapat mengambil sikap dan mampu menjawab pertanyaan kunci apakah yang yang dijalankan penyelenggara negara selama ini benar atau salah, dan bagaimana cara memperbaikinya.
Tradisi yang menimbulkan kegaduhan substansial diharapkan bisa mencegah gaya manajemen pemerintahan yang bersifat mediokrasi. Yakni sikap manajemen yang setengah-setengah, ragu-ragu, bahkan tidak matang dalam mengambil keputusan. Sifat mediokrasi telah berimplikasi dalam aspek yang lebih luas. Salah satu implikasi yang dirasa pahit oleh rakyat adalah kondisi elit politik di negeri ini tengah mengalami pendangkalan berpikir dan moral. Serta gemar melakukan pelecehan etika, korupsi yang sistemik dan berjamaah.
Di tahun terakhir, parlemen mesti perang total mencegah kejahatan demokrasi dengan hak angket. Anggota parlemen pengusung hak angket harus berbekal seribu akal sehingga bisa mengambil sikap politik lebih cepat dan lebih detail.
 Jasmerah Kejahatan Demokrasi
Menjalankan kak angket bagi anggota DPR adalah sesuatu yang normal dan wajar. Selama ini hak angket tidak pernah digunakan. Itu pertanda bahwa DPR dalam kondisi sakit.
