Rapor Merah Pak Bu Guru (Sambungan)

Guru adalah lahan amal yang sangat luas dan menjadi jembatan masa depan keluarga, masyarakat dan bangsanya. Guru juga sebagai teladan, contoh baik hadirnya perilaku (terpuji) dan didengarkan serta diikuti nasihat -nya. Penerang bagi kegelapan pengetahuan dan banyak atribusi lain yang disematkan di pundak guru menyebabkan banyak sebutan dan julukan. Terbanyak (mungkin) sebutan pahlawan tanpa tanda jasa yang kemudian diubah menjadi  pembangun insan cendikia.

Itu yang tersirat dalam hymne guru yang jadi bahan ajar di dasawarsa awal 2000-an sampai sekarang. Bahkan seorang Iwan Fals sampai membuat lagu Guru Oemar Bakri yang sangat fenomenal. Begitu hebatnya peran dan kehormatan guru, di bait akhir Iwan mengungkapkan ketidak-sukaan atas perlakuan tak adil kepada guru. Syair..   tapi mengapa gaji guru ...dikebiri. Maknanya sangat jelas, perilaku koruptif kepada guru sudah terjadi di jaman itu (Orde Baru) oleh atasan atau pegawai kantor PDK atas nama siapapun. Lalu bagaimana situasi aktual di jaman now? 

Perilaku koruptif di lingkungan pendidikan masih terjadi dan bervariasi. Jual beli bangku di sekolah tertentu (enggan menyebut favorit) adalah rahasia umum dan sebagian sangat telanjang.  Istilah paling popular adalah nitip (seperti barang saja).

 Modusnya, orang tua calon peserta didik " minta" agar anaknya diterima di sekolah itu kepada petugas pendaftaran atau orang dalam (termasuk pak bon alias penjaga sekolah). Petugas atau orang dalam itu akan memberi tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Khususnya sejumlah uang "tambahan" jika ingin diterima. Itu contoh perilaku permisif korupsi yang dilakukan oleh para pembangun insan cendekia, pahlawan tanpa tanda jasa atau bapak/ ibu (PakBu) guru. Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan dengan keluarnya IPAK ( Indeks Perilaku Anti Korupsi ) yang infografisnya di bawah ini. 

katadata.co.id

Dari infografis di atas, perilaku anti korupsi tertinggi ada di bidang penerimaan pegawai (honorer maupun CPNS) sebesar 30,39%. Pelaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) ini biasanya "orang dalam" dengan atau bantuan calo. Disusul kasus-kasus pengurusan dokumen kependudukan (KTP elektronik, KK dan lain-lain) sebesar 30,33%. Pelakunya sama, orang dalam, yang tak mau disebut calo. Hanya membantu kelancaran proses pengurusan dokumen. 

Yang paling menarik, menurut saya, adalah peringkat ke 3. Yaitu kasus jual beli bangku sekolah oleh para guru sebesar 27,99%. Atau lebih tinggi 3,46% dibandingkan kasus suap kepada polisi dalam pengurusan SIM. Artinya, berdasarkan hasil survei BPS kepada sekitar 10.000 responden yang tersebar di 34 provinsi se Indonesia pada tahun 2017, menegaskan bahwa perilaku koruptif oleh para penyandang gelar kehormatan itu lebih massif dibanding polisi. 

Angkanya juga tidak bisa dipandang sebelah mata, 28% kurang satu strip. Atau telah diidentifikasi bahwa perilaku permisif korupsi oleh para guru rata-rata ada 5 kasus atau  lebih dalam satu kabupaten atau kota. Inikah yang jadi alasan terbitnya kebijakan zonasi dalam PPDB? 

Pendalaman hasil survei BPS tadi akan menguak banyak kasus korupsi lain di lingkungan pendidikan. Selain jual beli bangku, ada proyek pengadaan buku (kasus OTT KPK di Kebumen dengan tersangka Sigit, mantan pegawai Dispora/ Disporawisata dan Adi Pandoyo, mantan Sekda yang telah divonis hakim Tipikor ).

Menurut almarhumah ibu kami, korupsi di lingkungan pendidikan telah terjadi sejak tahun 1968/ 1969 dalam bentuk kompensasi atas penawaran jabatan sebagai pemilik sekolah. Jika di lingkungan pendidikan saja sudah dirusak, bagaimana kualuas guru, khususnya yang telah PNS?? Bagaimana imbasnya terhadap kualitas sumber daya manusianya? Bagaimana ...???