Santer berita tentang deparpolisasi, mahar politik,biaya operasional menjelang kampanye,minggu-minggu ini, dan begitu banyak yang pro dan kontra. Baguslah,namanya demokrasi ya,harus seperti ini, suara pro dan kontra legal dan tidak jadi masalah,kita bebas bersuara dan diakui oleh Undang-Undang Dasar negara ini.
Ketika musim kampanye dan menjelang pemilu legislatif atau pemilihan kepala daerah, saya melihat 'manusia bertopeng namun sebenarnya tidak lebih dari sampah masyarakat' lebih banyak dibanding 'manusia yang benar-benar ingin membangun negara ini'. Alasan utama saya adalah jumlah kepala daerah,anggota DPR, dll yang dijebloskan ke dalam penjara karena tindak pidana korupsi. Jumlahnya bejibun dan yang mencalonkan mereka adalah partai politik.
Sampah-sampah masyarakat ini,dengan mekanisme yang sedemikian rupa dinyatakan lolos dan berhak untuk mewakili 'rakyat' untuk menjadi pemimpin atau perwakilan rakyat. Siapa yang salah? Parpol kah? Rakyat pemilihnya ?
Tentu saja ada beberapa pemimpin daerah yang diusung oleh parpol,menunjukkan kualitas yang bagus,namun porsinya kecil. Saya lantas bertanya,bagaimana mekanisme parpol bisa menemukan orang-orang bagus ini. Diusung oleh segelintir elit mereka kah? Dinominasikan rakyat dan terlihat dari survey-survey yang adakah? Atau parpol memang tidak berbuat apa-apa,hanya memonitor saja melalui berita dan informasi di media?
Lantas sekarang, sebagian rakyat termasuk saya yang pesimis dengan kinerja parpol, berharap ada perubahan di negara ini ke arah yang lebih baik, melalui jalur lain, apa salah? Saya berharap setiap pemimpin di daerah bisa sekelas Risma,Ridwan Kamil,Ahok,Azwar Anas (Banyuwangi),Nurdin Abdullah (Bantaeng), Yoyok (Batang),dll..jalur nya mau lewat parpol atau tidak,itu tidak menjadi masalah.
Parpol apapun itu, tolong hargai kami sebagai rakyat yang berharap ada pemimpin yang berniat baik membangun negara ini dan bukan sampah masyarakat yang dibungkus.
Â
