Meski pandemi corona masih terus merajalela, ternyata libur panjang akibat keputusan cuti bersama akhir Oktober 2020 oleh pemerintah pusat tetap saja tak dikaji ulang, padahal dari pengalaman yang sudah terjadi, akibat libur panjang, setelahnya kasus corona di Indonesia melonjak.
Akibatnya, seperti diberitakan oleh berbagai televisi dan media massa, jelang libur panjang 27 Oktober-1 November, Stasiun Pasar Senen, pada Senin (26/10/2020) sudah dipadati calon penumpang. Â Bahkan terjadi antrean panjang calon penumpang untuk menjalani rapid test COVID-19.
Bagaimana dengan antrean calon penumpang di Bandara, Terminal, pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia yang akan bergerak dari dan antar daerah atau negara demi mengunjungi sanak saudara atau berlibur atau lainnya, karena ada libur panjang?
Bukti bahwa calon penumpang telah mengantre, pun menunjukkan bahwa masyarakat juga tetap tak peduli dengan virus corona yang masih terus meningkat. Â Juga bukti bahwa sebagian masyarakat juga tetap memaksakan diri, meski mungkin tak memiliki dana cukup untuk sekadar "jalan-jalan" di tengah situasi yang sulit.
Artinya, masyarakat juga masih banyak yang tak mementingkan keluarganya, orang lain, dan terutama juga tak sayang pada diri sendiri, karena masih memaksakan diri untuk pergi berlibur atau mengunjungi keluarga dan lainnya di tengah pandemi dan ekonomi yang sulit.
Di sini nampak, mana masyarakat yang paham dan cerdas tentang mana yang wajib didahulukan seperti menyoal kebutuhan primer atau sekunder.
Namun, yang tak habis pikir, mengapa pemeritah malah tak mencoba mencegah masyarakat saling bergerak antar daerah atau negara karena diberikan kesempatan libur panjang?
Saya kutip dari Kompas.com, Senin (26/10/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, pihaknya pernah meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali penetapan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.
Pasalnya, pemerintah memutuskan menjadikan 28 Oktober dan 30 Oktober 2020 sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW dan akan ada libur panjang selama lima hari, yaitu pada 28 Oktober hingga 1 November 2020.
Apa alasan Anies meminta pemerintah mengevaluasi menyoal libur panjang ini? Sebab, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca liburan.
Bahkan usulan untuk mengevaluasi libur panjang ini sudah dilakukan sejak tiga minggu yang lalu, dan menganjurkan dalam rapat pertemuan dengan gugus (tugas percepatan penanganan Covid), untuk mempertimbangkan soal liburnya.
Sayang, pemerintah pusat tetap menetapkan cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober.Â
Sejatinya aneh, seharusnya pemikiran mengevaluasi menyoal libur panjang di tengah corona, sewajibnya tanpa perlu mendengar masukan dari pihak lain, pemerintah pusat dapat.berpikir sendiri dan bijak.
Namun, jangankan berpikir untuk mengevaluasi atau membatalkan libur panjang demi tak bertambahnya klaster corona, ini dikasih masukan oleh kepala daerah saja tetap tak bergeming. Tetap dengan keputusannya untuk libur panjang.
Nyawa rakyat ternyata tetap tak lebih penting dari "liburan". Dan, liburan ini, juga yang akan memanfaatkan tentu rakyat yang "berduit". Siapa mereka?
Karena keputusan libur/cuti bersama ini sudah tak dapat digugat, maka bukti sudah nyata, Stasiun Kereta sudah dibanjiri calon penumpang yang antre.
Apa yang kini harus dilakukan oleh Pemprov DKI, yang selalu saya sebut " selalu ketiban sial dan jadi kambing hitam dari persoalan corona? Terlebih akan kena getah dari efek liburan panjang lagi?
Anies menyebut, Pemprov DKI hanya bisa mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca libur panjang dengan memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di 98 rumah sakit rujukan dan menyiapkan antisipasi semua side effectnya. Harus siap jumlah tempat tidur, kemudian kegiatan testing dan tracing karena pengalaman masa libur panjang sesudahnya suka ada lonjakan kasus Covid-19.
Apakah hanya DKI yang harus siap-siap ada ancaman lonjakan kasus corona karena buah dari libur panjang. Tentu seluruh daerah lain di Indonesia juga sama-sama harus siap-siap menyambut lonjakan kasus corona sebagai hadiah libur panjang.
