Genap setahun menjabat Presiden di periode kedua, Jokowi kembali marah dan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) mendapat teguran karena komunikasi publik yang buruk menyoal UU Cipta Kerja.Kemarahan Jokowi kepada jajaran KIM pada Rabu (21/10/2020) di Istana Negara, Jakarta, kini sudah terpublikasi di berbagai media massa, sebab rekaman Presiden marah, telah disebarkan oleh  Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dengan demikian, sejak awal memimpin KIM di periode kedua ini, rakyat sudah beberapa kali disuguhi drama tentang Presiden marah-marah.
Meneladani bikin masalah dan konflik
Apa yang terus terjadi di Pemerintahan dan DPR NKRI, sejatinya wajib menjadi teladan dan contoh bagi rakyat. Namun, sayang, justru Pemerintah dan DPR yang seharusnya amanah terhadap rakyat, justru terlalu sering mempertontonkan adegan drama yang terus berkutat pada masalah-masalah yang dibiarkan menjadi konflik, dan otomatis juga dibiarkan menjadi akibat dan terus memakan "korban".
Jadi, jangan kaget dan heran, bila para pelajar kita terus gemar tawuran, para orang tua terus berseteru di dalam rumah, masyarakat kita lekat dengan dunia  anarki dan lain sebagainya, karena Pemerintah dan DPR sendiri mencontohkan hal yang demikian.
Sudah tahu UU Cipta Kerja dipersoalkan dan belum disetujui oleh rakyat, masih menjadi (masalah), tetapi DPR dan Pemerintah tetap "sekongkol" mengesahkan, sehingga menjadi (konflik), dan akibatnya buruh dan mahasiswa yang merupakan representsi rakyat Indonesia pun menolak. Karena penolakannya juga terus dibuat konlik oleh DPR.dan Pemerintah, maka demo pun sudah beberapa kali terjadi.
Bila menganalisis persoalan Jokowi marah terbaru, dari sisi masalah/sebab, konflik, dan akibat dari kalimat tersebut. Maka, Presiden Jokowi marah=akibat. Lalu, komunikasi publik=masalah. Dan, komunikasi buruk=konflik.
Andai saja, (masalah/sebab) komunikasi publik jajaran KIM tidak buruk, tentu Jokowi tidak akan marah. Bila, komunikasi publik jajaran KIM yang buruk juga tidak dipersoalkan atau tidak dipermasalahkan oleh Jokowi, Jokowi pun tak akan marah.
Karena komunikasi publik yang buruk (masalah/sebab), ternyata dipermasalahkan (konflik) oleh Jokowi, maka Jokowi pun marah (akibat).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik.
Pertanyaannya, mengapa pemerintah Indonesia yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat, justru berulang-ulang mempertunjukkan drama yang berkutat pada masalah, konflik, dan akibat yang justru dicipta oleh lingkaran mereka sendiri?
