Ketika Pancasila Diuji

Di Orde Baru juga, bancakan uang rakyat sudah umum terjadi. Bahkan, Transparency International menempatkan mantan presiden Soeharto sebagai presiden terkorup di dunia. Di era presiden Megawati, ada kasus BLBI yang melibatkan uang negara ratusan triliyun yang ditengarai disalahgunakan. Di jaman SBY, ada kasus century yang melibatkan 6,7 triliun uang negara. Mega skandal tersebut sudah berlalu cukup lama. Hari ini beberapa pihak meragukan pengusutan kedua kasus tersebut dapat tuntas.

Data Kemendagri menyebut, sejak 2005 hingga 2014 ada 3.169 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi[1]. Sejak dilantik pada 2014, sudah ada 9 anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), pada 7 Maret 2017  menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup[2].

Sedangkan soal performa, jangan ditanya. Contoh pada rapat paripurna kemarin, dimana sebanyak 417 Anggota Dewan absen, setidaknya dapat memberi gambaran betapa mereka telah mencederai amanat dari rakyat[3]. Sedangkan sejak 2005, KPK mencatat sebanyak 56 kepala daerah ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi.

Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata vonis yang dijatuhkan pada kepala daerah tersebut hanyalah empat tahun. Hukuman minimal menurut UU Tipikor[4]. Berbagai kasus akhirnya membuat rakyat skeptis, keadilan hukum hanya isapan jempol belaka.

 Soal ekonomi, kita punya "Ekonomi Pancasila" yang digagas oleh Prof. Mubyarto. Namun beberapa pakar bersikap skeptis dan menganggap itu masih dalam tataran normatif. Ada pula yang menyebut bahwa selama ini, Prof. Mubyarto hanya berhasil membuat "pagar-pagar" saja, tanpa bisa merumuskan isi dari "pagar" tersebut, seperti kritik Arief Budiman.

Sementara Faisal Basri menyebut bahwa Pancasila bukanlah ideologi, namun falsafah negara. Ideologi haruslah berbicara soal kepemilikan. Baginya, sejak merdeka, bangsa ini tidak memilih ideologi[5].

 Katakanlah apa yang so-called Ekonomi Pancasila itu soal keadilan sosial dan gotong royong. Namun kita semua tahu bahwa apa yang diterapkan di negara ini jauh untuk dikatakan seperti itu. Rakyat banyak seringkali menjadi korban keserakahan segelintir pemilik modal. 

Ada kasus soal tambang emas, batubara, perkebunan sawit, produksi air minum dalam kemasan, hingga kejanggalan impor bahan pangan. Keadilan sosial belum terwujud. Tidak berlebihan jika ekonomi kita dikatakan berhaluan neoliberal. 

Mencari Teladan

 Hari ini masyarakat terbelah. Ada pihak yang merasa diri Pancasilais dan ada pihak yang tertuduh "anti-Pancasila". Ada semacam stigma bahwa pengkritik pemerintah --baik rezim dan sistemnya- pasti orangnya "anti-Pancasila". Padahal, dari pengalaman, justru kelompok penuduh lah yang belum menunjukkan 'akhlaq Pancasila'. Dalam kesempatan aksi-aksi mereka misalnya, kebersihan dan ketertiban kelompok tersebut masih kalah jauh dari yang tertuduh.

Terhadap pengajian yang bukan dari golongannya, kelompok penuduh tersebut juga kerap bersikap intoleran. Pengisi kajiannya dipersekusi dan pengajiannya dibubarkan. Kejadian terakhir, lantaran tidak terima dengan pemberitaan di suatu koran, kelompok yang biasa mengaku Pancasilais menggeruduk kantornya dan memukul salah satu stafnya.