Kisruh internal partai Demokrat memasuki babak baru. Kini kisruh partai berlambang Mercy tersebut menyeret nama Bambang Widjojanto mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengacara Prabowo Subianto dalam pilpres 2019.
Sekalipun Menteri Hukum dan hak asasi manusia Yasonna Laoly sudah memperingatkan agar Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono tidak terus menyudutkan pemerintah, namun tampaknya baik SBY maupun AHY tidak menggubrisnya.
Padahal melalui ucapannya dalam jumpa pers, sang Ketua Majelis tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan percaya pada integritas Presiden Jokowi. Namun faktanya, ketakutan yang berlebihan masih terlihat dari ucapan kader partai Demokrat di media massa atau media sosial.
Padahal Yasonna Laoly sudah menegaskan bahwa pemerintah pasti akan objektif menilai kisruh Partai Demokrat tersebut. Namun Karena kekhawatiran yang berlebihan, lagi-lagi Partai Demokrat tampak grogi dalam membuka pembicaraan publik.
Seperti yang dilontarkan Bambang widjojanto yang saat ini ditunjuk menjadi kuasa hukum Partai Demokrat versi AHY. Bambang Widjojanto bicara soal brutalitas era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mengakomodasi kegiatan yang disebut Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat.Â
"Konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi."Bambang Widjojanto.
Padahal melalui Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, pemerintah sudah menyatakan sikap resminya. Bahwa pemerintah tidak bisa melarang kongres luar biasa Partai Demokrat karena itu murni masalah internal.
Kebebasan berkumpul berserikat dan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang dasar. Maka pernyataan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono yang berharap Presiden Jokowi mengintervensi kongres luar biasa Partai Demokrat tidak bisa diakomodir pemerintah.
Ditambah lagi pernyataan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa pemerintah akan objektif dan adil dalam menangani kisruh Partai Demokrat. Tapi tampaknya semua himbauan ini ini tidak mempan untuk menenangkan Partai Demokrat.
Mungkin karena Partai Demokrat sudah terlalu nyaman menjadi partai keluarga. Sekedar informasi saat ini Ketua Majelis tinggi Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Wakil ketua umum partai Demokrat adalah Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang selama ini dikenal dengan Ibas.
Inilah yang membuat gerah pendiri dan senior Partai Demokrat. Partai Demokrat kini sudah menjadi partai keluarga dan tidak sesuai lagi dengan roh partai tersebut. Maka lahirlah kongres luar biasa yang dipelopori oleh kader-kader partai Demokrat yang kecewa.
