Sedekade Dana Desa, Ukuran Dampak dan Tantangan di Sumatera Barat

Kebijakan - Sejak diperkenalkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. 

Kini, setelah satu dekade berjalan, pertanyaannya adalah apakah Dana Desa benar-benar efektif dalam membawa perubahan signifikan bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Barat?

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki banyak nagari atau desa adat, Sumatera Barat menjadi wilayah yang menarik untuk dianalisis dalam konteks implementasi Dana Desa. 

Dengan kultur masyarakat yang masih kuat bergantung pada sistem adat dan pemerintahan nagari, Dana Desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang berbasis komunitas. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak tantangan dan dinamika yang muncul dalam proses pengelolaan dana ini.

Dana Desa di Sumatera Barat telah meningkatkan infrastruktur dan ekonomi desa, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. - Tiyarman gulo

Peningkatan Alokasi Dana Desa

Pada tahun 2025, alokasi Dana Desa untuk Sumatera Barat meningkat menjadi Rp1,05 triliun, naik dari Rp1,02 triliun pada tahun sebelumnya. 

Dana ini didistribusikan ke 1.035 desa atau nagari di seluruh provinsi, termasuk wilayah Padang. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, bagaimana dana ini digunakan? Apakah benar-benar bermanfaat atau justru mengalami hambatan dalam implementasinya? 

Sejak program ini berjalan, beberapa daerah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sementara daerah lainnya masih tertinggal akibat berbagai kendala, mulai dari permasalahan administratif hingga minimnya sumber daya manusia yang mampu mengelola dana secara efektif.

Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Fisik

Salah satu aspek utama dalam pemanfaatan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, telah memprioritaskan dana sebesar Rp88 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan fisik, meskipun terdapat penyesuaian akibat instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa proyek infrastruktur yang telah terealisasi antara lain:

• Pembangunan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mendukung transportasi hasil pertanian.
• Perbaikan dan pembangunan jembatan penghubung antar desa untuk mempermudah mobilitas warga.
• Penyediaan akses air bersih dan irigasi bagi lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan.
• Pembangunan fasilitas umum seperti balai desa, pasar desa, dan sarana olahraga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.