Mohon tunggu...
Tiyarman Gulo
Tiyarman Gulo Mohon Tunggu... Penulis

Menulis adalah jalan cuanku!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mengapa Mentri Bahlil Lahadia Tidak Dipecat?

16 Februari 2025   12:42 Diperbarui: 16 Februari 2025   12:42 1512
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mengapa Mentri Bahlil Lahadia Tidak Dipecat? | kompas.com

Golkar memiliki kepentingan politik yang kuat di pemerintahan, dan keberadaan kadernya di kabinet menjadi salah satu strategi utama dalam mempertahankan pengaruhnya. 

Dukungan internal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Bahlil tetap aman dari reshuffle, karena partai akan berusaha mempertahankan posisinya dalam struktur pemerintahan.

Golkar sendiri merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia dengan pengalaman panjang dalam pemerintahan. 

Partai ini sering kali menjadi penentu dalam stabilitas pemerintahan, baik sebagai oposisi maupun sebagai bagian dari koalisi pemerintah. 

Keberadaan kadernya di kabinet, termasuk Bahlil, bukan hanya soal individu, tetapi juga strategi jangka panjang partai dalam menjaga kekuatannya di politik nasional.

Respons terhadap Isu LPG 3 Kg 

Salah satu polemik yang sempat menyeret nama Bahlil adalah kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. 

Keputusan ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, hingga akhirnya kebijakan tersebut dicabut. 

Mentri Bahlil pun meminta maaf dan melakukan koreksi atas kebijakan tersebut. 

Kemampuannya untuk mengakui kesalahan dan segera mengambil langkah perbaikan justru menjadi nilai lebih dalam dunia politik, di mana respons cepat terhadap masalah sering kali lebih dihargai dibandingkan dengan kebijakan yang sempurna sejak awal.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

LPG 3 kg merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, sehingga kebijakan yang menyangkut komoditas ini harus dipertimbangkan dengan matang. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun