Tepat pada setahun peringatan perang Rusia-Ukraina (Jumat, 24 Februari 2023), pertemuan virtual antara Presiden Amerika, Joe Biden dan para pemimpin negara G7 dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy diadakan.
Dalam pertemuan virtual tersebut, pemimpin AS bersama para sekutunya (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, dan Uni Eropa) setuju untuk tetap mendukung Ukraina dalam perang dan menjatuhkan sanksi ke Rusia.
Dukungan diberikan dengan mengirim bantuan militer dan pemberian sanksi ekonomi untuk Rusia dalam upaya membatasi kemampuan serangnya.
Di hari yang sama, Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa paket bantuan baru senilai USD 2 miliar akan dikirim ke Ukraina.
Berdasarkan keterangan Pentagon, paket bantuan AS termasuk amunisi untuk HIMARS (high mobility artillery rocket systems) atau sistem roket artileri mobilitas tinggi, drone dan peralatan counter drone, perangkat pembersih ranjau, amunisi artileri 155 m, jalur komunikasi yang aman, dan pendanaan untuk "pelatihan, perawatan, dan keberlangsungan".
Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan para mitra dan sekutunya untuk memenuhi kebutuhan perang Ukraina, serta memberikan bantuan keamanan jangka panjang jika diperlukan.
Menanggapi hal ini, pejabat Rusia menyebut jika pengiriman senjata ke Ukraina hanya akan membuat konflik menjadi semakin panjang dan intensif.
AS juga menyatakan akan mengeluarkan sanksi baru ke ratusan entitas maupun individu Rusia, kali ini menargetkan sektor logam dan tambang, keuangan, serta perusahaan internasional yang diduga memiliki kaitan dengan dorongan Rusia "menghindari sanksi terdahulu".
Lebih luas lagi, AS akan meningkatkan kontrol ekspor atas barang-barang Rusia dan menaikkan tarif atas produk-produk Rusia seperti logam dan mineral.
Masih di hari yang sama dengan hari peringatan setahun invasi Rusia, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada berbagai entitas Rusia serta menargetkan lebih dari 30 perusahaan dan individu yang diduga memiliki keterlibatan dengan "upaya penghindaran sanksi" Rusia, termasuk kepada yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan senjata serta keuangan gelap.
Hal tersebut akan membuat aset milik pihak terkait terblokir. Warga Amerika Serikat juga dilarang berbisnis dengan mereka.
Sebelumnya, Amerika Serikat beserta sekutunya memang telah menjatuhkan berbagai sanksi untuk bank Rusia, perusahaan teknologi, dan para elit yang memiliki keterkaitan dengan Presiden Vladimir Putin.
Departemen Keuangan AS menambahkan bahwa selama perang masih terus berlanjut, Amerika Serikat akan terus membebankan biaya perang kepada Rusia.
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen menyebut bahwa sanksi keuangan dari AS akan memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi serta sektor pertahanan Rusia.
Meski begitu, Rusia mengisyaratkan bahwa berbagai sanksi terkait keuangan yang dijatuhkan oleh AS dan sekutunya tidak akan mempengaruhi Rusia. Rusia bahkan berjanji akan mengatasi tantangan apapun.
Selanjutnya, Departemen Luar Negeri AS juga mengumkan sedang menargetkan sanksi bagi puluhan pejabat Rusia.
AS berjanji akan terus mengambil tindakan untuk Rusia hingga Rusia mengakhiri perang brutal di Ukraina.
Langkah yang diambil oleh AS mencerminkan dukungan kuatnya terhadap Ukraina dalam perang yang terjadi.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pernyataanya menyebut bahwa AS akan berdiri dengan Ukraina karena Ukraina melakukan pembelaan diri. AS akan senantiasa berada di pihak Ukraina hingga kedaulatan Ukraina dihormati dan hingga rakyat Ukraina dapat hidup secara demokratis dalam perdamaian dan kebebasan.
Dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Blinken menyampaikan bahwa perdamaian apapun di Ukraina tidak boleh melegitimasi perampasan wilayah secara paksa oleh Rusia.
"Bangsa-bangsa di seluruh dunia terus mendukung Ukraina karena kita semua sadar bahwa jika kita meninggalkan Ukraina, artinya kita meninggalkan piagam PBB serta meninggalkan prinsip dan aturan yang membuat semua negara lebih aman dan terjamin" ungkap Blinken.
Sumber: Al Jazeera dan CNBC.
