Sebagai rakyat, dengan insiden memalukan tersebut, kita tidak menginginkan hal serupa kembali terulang pada produk Pilkada 2017. Mengingat peta politik 2017 khusus di Sumatera Selatan sudah mulai memanas dan beberapa bakal calon sudah memulai start reli-reli dengan menggunakan mesin politiknya. Dikhawatirkan, semisal Kepala Daerah atau pejabat politik dan lainnya yang pernah bergelut dengan anggaran Negara serta peruntukannya ‘terindikasi” bermasalah, namun karena kasusnya belum mencuat ke ranah publik, ia turut ikut serta sebagai cakada 2017 dan misalnya ia menang nantinya, sedangkan kasusnya selama proses perjalanan Pilkada terus bergulir, celakanya setelah terlantik malah ditetapkan sebagai tersangka. Justru insiden ini akan kembali mencoreng demokrasi pada umumnya dan pelaksanaan Pilkada pada khusunya.
PENUTUP
Tahapan Pilkada 2017 tinggal menghitung waktu, rakyat tidak menginginkan produksi gagal sama halnya produksi pada Pilkada 2015, pemimpin yang dilahirkan pada Pilkada berikutnya meski pemimpin yang benar-benar terlahir dari bitbit dan bobot unggul sehingga pada panen rayanya menghasilkan para pemimpin yang berkualitas.
Bukan zamannya lagi untuk mendebatkan usia kepemimpinan, untuk apa pemimpin muda tapi pecandu, atau pemimpin tua penuh pengalaman tapi korup. Pada akhirnya rakyat juga yang mengalami kerugian akibat kegagalan dalam produksi kepemimpinan.
Namun rakyat Indonesia memiliki jiwa yang besar sehingga dalam kondisi darurat seperti ini masih tersimpan di relung hatinya sebuah harapan akan adanya perbaikan dalam sistem demokrasi.
Jika juga institusi atau lembaga politik tidak peka dan masih turut terlahir dalam rahim Pilkada politisi pencandu dan korup, maka sublimasi demokrasi akan benar terjadi. Dan Pilkada yang merupakan satu kesatuan paket dengan demokrasi, pada satu sisi berpijar menyinari serta menjadikan demokrasi bercahaya, namun pada satu sisi lainnya tatkala produksi Pilkada terus menerus mengalami kegagalan maka efek sublimnya akan menghancurkan serta mematikan demokrasi itu sendiri. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwa sublimasi Pilkada sangat berbahaya bagi kehidupan politik Indonesia.
