Persiapkan Sistem Distribusi Vaksin agar Tidak Dibajak Pemburu Rente

Di negeri ini, apapun, bahkan bencana dan penderitaan rakyat, bisa dijadikan komoditi. Kekuasaan selalu dikelilingi pemburu rente. Seringkali mereka seperti hantu, tanpa terdeteksi memanfaatkan celah-celah dalam sistem dan regulasi untuk memperkaya diri.

Jika tata niaga BBM dan pangan pokok saja sarat mafia, apalagi kelak vaksin Covid-19. Setiap individu warga negara butuh vaksin Covid-19 secara mendesak sementara pada masa-masa awal ketersediaan vaksin masih terbatas. Dibutuhan bertahun-tahun agar setiap penduduk Indonesia mendapatkannya.

Kondisi ini merupakan insentif besar bagi perilaku nakal pemburu rente untuk memperdagangkan vaksin (menggelapkannya dari persediaan pemerintah) dan menjualnya di pasar gelap dengan harga mahal.

[Baca: "Ancaman Pasca-Temuan Vaksin Covid-19" dan "Tolak Komodifikasi Vaksin Covid-19, Jadikan Posyandu Sebagai POD"]

Agar jangan sampai itu terjadi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, vaksin Covid-19 harus diposisikan sebagai hak dan kewajiban warga Negara, bukan komoditi. Karena itu pendistribusian vaksin tidak boleh melalui mekanisme pasar.

Kedua, sebagai konsekuensinya, pemerintah hendaknya sudah sejak sekarang merancang sistem distribusi yang komprehensif, mumpuni, dan menjawab kondisi lapangan yang beragam. Jangan lagi terulang kejadian yang sudah-sudah, banyak langkah terlambat, salah, dan tidak konsisten.

Belajar dari Negara Lain

Saat ini percakapan publik terfokus pada produksi vaksin. Padahal jika menguti perkembangan pengembangan vaksin dan kontrak-kontrak bisnis antar-negara, tantangan terbesar bukan lagi pada ketersediaan vaksi bagi dunia melainkan mendistribusikannya kepada segenap rakyat.

Terkait itu, saya kira penting untuk melirik persiapan distribusi vaksin Covid-19 di negara lain.

Saya tidak akan menjadikan negara-negara sosialis sebagai contoh sekalipun best practice paling banyak ditunjukkan negara-negara tersebut. Saya khawatir, menggunakan negara-negara itu sebagai contoh hanya akan melahirkan resistensi para pembaca yang cara berpikirnya serupa Gatot Nurmantyo dan para tokoh KAMI.

Menyimak pemberitaan media, Gatot sangat alergi terhadap segala yang berbau sistem sosialis sekalipun untuk aspek-aspek yang terbukti lebih unggul dibandingkan pendekatan negara-negara bersistem pasar bebas.

Yah, mau bagaimana lagi. Sudah demikian realita cara berpikir gaya 'pokoknya' di Republik +62. Segala sesuatu dinilai seturut label, kemasan, bukan hakikat atau isi dalamnya.