Mohon tunggu...
George
George Mohon Tunggu... Konsultan - https://omgege.com/

https://omgege.com/

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Ketika Sri Mulyani Ngotot Kartu Prakerja

4 Mei 2020   17:16 Diperbarui: 5 Mei 2020   10:21 2092
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menkeu Sri Mulyani [ANTARA FOTO / MUHAMMAD ADIMAJA via KOMPAS]

Di negara lain, pemberian pelatihan umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang didirikan pemerintah. Atau jika dilakukan lembaga swasta, penerima bantuan mendapat bimbingan mentor-mentor di pusat pengembangan karir untuk memilih pendidikan vokasi atau kursus profesional yang cocok dan berkualitas.

Di Indonesia, penerima program Kartu Prakerja dibiarkan memilih sendiri dan suka-suka dari belantara tawaran jasa kursus online, yang sebagian di antaranya sungguh absurd.

Di Selandia Baru, pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin PM Jasinda Ardem meningkatkan kapasitas buruh dengan terlebih dahulu melakukan reformasi pendidikan tersier mereka.

Beberapa poin kebijakan reformasi itu adalah mendirikan Institut Keahlian dan Teknologi Selandia baru yang merupakan jaringan pendidikan vokasional yang melibatkan 16 institut teknologi dan politeknik; mendirikan Workforce Development Councils (WDCs) yang berfungsi menyelaraskan kebutuhan industri dan pendidikan vokasi.

Kemudian mendirikan Grup Kepemimpinan Keahlian Regional yang memberikan nasihat kepada komisi pendidikan tersier dan lembaga pendidikan vokasi tentang kebutuhan keahlian yang dibutuhkan industri sesuai karakteristik regional; dan menyatukan sistem pendanaan pendidikan vokasi.[8]

Jadi pelaksanaan pendidikan vokasi, termasuk kursus singkat profesional secara daring, dilakukan dengan sungguh terencana dan terpimpin, tidak ugal-ugalan dilepaskan kepada penawaran dan permintaan di pasar sehingga tidak ada materi pelatihan memancing yang ujug-ujug masuk paket yang dibayai APBN.

Selain kepada pencari kerja dan korban PHK, pemerintah mendorong pelaku usaha melibatkan para buruh mereka dalam program pelatihan on job training.

Buruh (tidak harus ter-PHK) dapat mengakses gratis setahun pendidikan tersier. Menurut rencana, di kemudian hari pendidikan tersier gratis bagi para buruh dan pencari kerja akan diperluas menjadi 3 tahun.

Di Washington State, Amerika Serikat, lembaga penyelenggara dan paket pelatihan bagi penerima asuransi pengangguran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Workforce Training & Education Coordinating Board.[9]

Demikian pula di negara bagian California. Penerima California Training Benefits (CBT), fasilitas tambahan dalam unemployment benefit, mendapatkan trainning dari lembaga-lembaga yang tercantum dalam The Eligible Training Provider List (ETPL) yaitu yang lolos kriteria WIOA.[10]

Di Irlandia, pelatihan terhadap penerima unemployment benefit diberikan cuma-cuma oleh Skillnet Ireland, lembaga yang didirikan pemerintah Irlandia untuk mendukung industri. [11]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun