Seperti di era SBY, masa Jokowi juga tak bebas dari konflik agraria antara rakyat dan pemodal. Sepanjang 2015-2016, ada setidaknya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1,66 juta ha yang mengorbankan sekitar 195 ribu KK petani. Dalam konflik itu, sekitar 455 petani dikriminalisasi dan ditahan, 229 petani mengalami kekerasan dan ditembak, serta 18 orang tewas. (4)
Dalam 3 tahun pemerintahannya, Pak Jokowi telah mulai memenuhi janji reforma agraria, meski terkesan lambat dan belum mengubah ketimpangan tata kuasa lahan sebagai sumber daya ekonomi. Lahan produktif mayoritas masih dikuasai grup bisnis seperti Sinar Mas Group, korporasi tambang dan pariwisata, dan BUMN seperti Perhutani. Usaha-usaha pertanian rakyat belum cukup berkembang oleh terbatasnya penguasaan lahan, termasuk akibat berkonflik dengan HGU yang dikuasai modal swasta.
Tetapi pemerintahan manapun, selama ia terpilih lewat proses demokrasi prosedural yang konstitusional akan selalu dibatasi ruang geraknya oleh hukum dan regulasi. Demikianlah negara ini berjalan. Peran agency akan selalu berhadapan dengan barrier struktur.
Akan lain soalnya jika pemerintahan Jokowi terbentuk oleh revolusi. Hanya pemerintahan yang demikian yang dapat melangkahi berbagai regulasi dari masa sebelumnya sepanjang itu dinilai bertentangan dengan cita-cita revolusi. Tetapi tidak selalu juga demikian. Pemerintahan Soekarno yang merupakan capaian revolusi Agustus 45 pun terkendala struktur pemerintahan warisan Kolonial. Mungkin Anda masih ingat peristiwa tiga daerah (Tegal-Brebes-Pemalang) di awal kemerdekaan dulu. Itu revolusi sosial yang sempat terjadi oleh karena ketidaksabaran rakyat menghadapi masih dipertahankannya birokrat Kolonial yang korup setelah kemerdekaan.
Karena pemerintahan Jokowi terbentuk oleh proses normal demokrasi yang konstitusional, kita perlu adil juga untuk memahami bagaimana kelembagaan dan perundang-undangan membatasinya. Jangan lupa juga mempertimbangkan konstelasi agency dalam lembaga-lembaga negara yang berperan exercise power of the state.
Memahami bukan berarti berhenti mendesak Pak Jokowi untuk sungguh-sungguh mewujudkan janji kampanye dan mengkritik kecendrungan penyimpangan janji nawacita. Tidak juga mengabaikan kemungkinan mendukung calon alternatif dalam Pilpres 2019 nanti. Tetapi apa iya ada capres alternatif nanti?
Oh iya. Empat paragraph terakhir bukan untuk Pak Amien dan pendukungnya. Itu hanya sedikit sumbangan bagi yang mau menerima pendekatan Strategic-Relationalsebagai jembatan antara pendekatan instrumentalis dan strukturalis dalam melihat peran negara.
Kalau soal kritikan Pak Amien, menurut saya sebaiknya teman-teman PAN tidak perlu membingkainya dalam konteks reforma agraria. Sebab jika pemerintahan Jokowi menjalankan reformasi agraria dengan sungguh-sungguh, saya duga Pak Amien akan jadi orang pertama (di samping Pak Kivlan, Pak Fadli dan Pak Rizieq) yang berteriak, “Liatlah, PKI bangkit lagi. Mereka mau menciptakan keadilan penguasaan lahan bagi rakyat!”
Sebagian isi pernyataan Pak Amien benar. Tetapi tampaknya ia lahir dari niat semata-mata terkait kepentingan 2019. Itu sebabnya pernyataan ini menjadi salah sasaran.”
***
Tilaria Padika
20/03/2018
