Saat ini, digitalisasi bukan lagi suatu pilihan melainkan sebagai kebutuhan masyarakat. Era digital memberikan peluang yang besar bagi penerimaan negara Indonesia. Penerimaan negara merupakan aspek penting untuk pembangunan negara Indonesia. Sumber penerimaan negara terdiri dari 3 (tiga) fondasi utama:
Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar bersifat wajib bagi wajib pajak pribadi dan badan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memanfaatkan sumber daya alam (minyak, tambang, gas, perikanan, kehutanan)
Hibah adalah penerimaan negara dari pemberian luar negeri dan juga dalam negeri.
Peluang tersebut harusnya memberikan kemajuan pada tingkat penerimaan negara Indonesia. Â Namun salah satu tantangan adalah ketidakmerataan Satker yang menerapkan digitalisasi. Hasil riset suara.com (2025) masih ada 72,1 juta orang Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses internet, Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia untuk keterbatasan akses.
Artinya, meski infrastruktur digital terus berkembang, ketimpangan masih nyata bagi Satker di daerah pelosok. Meskipun jaringan 4G sudah mencakup 97,42% wilayah permukiman, tetapi cakupan 5G baru sekitar 3,53% wilayah (inews.id). Kita tidak boleh menganggap remeh kesenjangan yang terjadi, karena angka statistik tersebut menunjukkan jutaan masyarakat yang tidak mendapatkan hal digitalnya.
Ketimpangan yang terjadi harus ditanggapi dengan serius karena memberikan pengaruh besar bagi Satker di pelosok yang semakin tertinggal dalam penerapan digitalisasi. Kita tidak boleh mengabaikan fakta kesenjangan digital yang terjadi di daerah pelosok.
Fakta ini menunjukkan banyaknya daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan akses internet. Kita sadar bahwa tanpa adanya internet sulit untuk mendapatkan informasi, komunikasi, dan para pekerja juga kesulitan melakukan aktivitas mereka dalam hal apapun. Apalagi Satker yang berada di daerah tersebut yang membuat masalah serius bagi penerimaan negara Indonesia.
Jika Satker masih mengandalkan audit dengan manual memungkinkan keterlambatan pelaporan, rawan terjadinya kesalahan penginputan data, sulit melakukan proses pengecekan data valid serta dapat dipercaya dan menurunnya akuntabilitas. Hal ini adalah penyebab terjadinya ketidakmerataan digitalisasi Satker yang menjadi ancaman bagi akuntabilitas dan penerimaan negara.
Dengan keterlambatan pelaporan mengakibatkan menurunnya transparansi sehingga adanya peluang untuk manipulasi yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Terjadinya kesalahan penginputan data menjadi masalah yang serius terutama pelaporan bagi penerimaan negara Indonesia.
Transparansi adalah syarat penting untuk mewujudkan akuntabilitas. "Akuntabilitas tidak akan tercapai tanpa sistem informasi yang andal, transparan, dan mudah diverifikasi," ujar Prof. Dr. Agus Dwiyanto (2005) dalam buku yang ia tuliskan berjudul "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik".
