Politik Jenaka ala Indonesia

Pemilu merupakan pesta rakyat yang bertujuan menegakkan demokrasi di Indonesia. Pada setiap kesempatan pemilu memiliki keunikan tersendiri dalam proses penyelengaraannya. 

Keunikan yang dimaksud ialah pandangan dan partisipasi publik dalam menilai jagoan atau pilihannya baik legislatif maupun eksekutif. Pada pemilu tahun ini misalnya beragam keunikan dan cara yang dilakukan oleh masyakarat dan para peserta pemilu dalam meramaikan pesta demokrasi ini.

Contohnya ialah Komedian Alfiansyah komeng yang mendapatkan suara yang mendulang dari para calon legislatif DPD dapil Jawa barat.  Komeng mendapatkan perolehan suara sementara sebesar 2.058.928 atau 19.97% dari 61.27% suara yang masuk pada KPU. 

Sementara banyak para kandidat lainnya yang dinilai baik secara prestasi maupun akademik yang mentereng seperti Djumono yang merupakan disabilitas dengan segudang prestasi yang didapatnya dibidang memperjuangkan Hak disabilitas. 

Ada juga Dr.Ifa Faizah rohmah. M.Pd yang merupakan penggerak pendidikan dan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat. Ada juga publik figure seperti Jihan Fahira yang telah membintangi beberapa film layar lebar dan termasuk salah satu peroleh suara tertinggi di dapil Jawa barat. Ini merupakan segelintir contoh kandidat Calon legislatif DPD dapil Jawa Barat. 

Fenomena semacam ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan dalam dunia politik. Adanya peran Komeng sebagai komedian dapat mendongkrak elektabilitasnya dan mudah dikenal oleh masyarakat luas terlebih komeng juga merupakan komedian senior yang telah berkiprah di dunia komedian cukup lama dengan gaya komedinya yang khas dari yang lainnya. 

Yang menjadi berbeda ialah tidak pernah berkampanye berbeda dengan publik figur lainnya yang menjadikan popularitas sebagai senjata utama dalam berkampanye, Komeng terkesan diam dan bisa dikatakan tidak memasarkan dirinya untuk berkampanye baik memalui sosial media maupun berkampanye langsung kepada masyarakat.

Hal yang cukup hebat dalam strategi politik komeng ialah mengunggah foto kocaknya sebagai foto kertas suara Pemilu. Ini menunjukkan bahwa komeng secara tidak langsung memberikan ke khas an nya secara langsung pada hari pemungutan suara berlangsung. Sehingga masyarakat yang memilih merasa terfokus pada foto kocak tersebut dan memilihnya. 

Minus dari Pemilu serentak salah satunya ialah terfokusnya partisipasi masyarakat kepada beberapa sektoral saja misalnya Pilpres, Pileg DPR RI dan DPRD. Kurangnya minat masyarakat dalam menggali informasi terkait Pileg DPD menjadi catatan buruk dalam pemilu yang diselenggarakan secara serentak.

Poin utama dalam persoalan diatas ialah kejenuhan masyarakat dalam memilih calon legislatif yang dinilai koruptif, stagnan dan hanya mengumbar janji manis. Sejak era reformasi dimulainya pemilu legislatif pertama tepatnya pada 7 juni 1999 hingga kini[3]. Sudah 24 tahun era reformasi bergulir tetapi, tingkat korupsi masih cukup tinggi khususnya legislatif. ICW "Indonesian Corruption Watch" mencatat bahwa kurun waktu 2015-2019 ada 254 orang dari mantan dan anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan tersangka korupsi. Secara keseluruhan sejak KPK berdiri dalam kurun waktu 2003-2018, 885 orang telah diproses hukum dan 539 orang berasal dari kelompok politik.

Pada program legislasi nasional tahun 2019-2024 tercatat baru hanya 46 Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan atau selesai dan terdaftar sebesar 229 Rancang Undang-Undang.