Korupsi Di Negeri Sendiri: Tantangan Pemberantasan dan Peran Strategis Gen Z

Korupsi telah menjadi masalah yang serius dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari. Di Indonesia, praktik korupsi tak hanya terjadi di kalangan elit politik, namun juga menyebar ke sektor birokrasi, hukum, pendidikan, hingga pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari reformasi kelembagaan hingga penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan yang kompleks.  Sementara berbagai peraturan dan lembaga anti-korupsi telah dibentuk, praktik penipuan, pengaturan dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering menghiasi berita. Kepercayaan masyarakat terkikis, dan perkembangan yang seharusnya membawa kemakmuran terhambat karena perilaku tidak etis dari beberapa individu.

Contoh yang dapat kita ambil adalah skandal manipulasi hukum untuk kepentingan politik dan dinasti kekuasaan. Publik yang dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres yang dinilai syarat kepentingan politik keluarga. Walau tak selalu disebut sebagai korupsi dalam bentuk uang, praktik ini bisa disebut sebagai korupsi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Mengapa Pemberantasan Korupsi Begitu Sulit?

Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan tanpa upaya. Kita punya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), peraturan anti-korupsi, dan program reformasi birokrasi. Tapi mengapa korupsi masih terus terjadi?

Kekuatan Jaringan Koruptor
Begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan jaringan kuat antar pejabat , pengusaha, bahkan penegak hukum. Mereka saling melindungi, menciptakan "lingkaran setan" yang sulit ditembus.

Budaya Permakluman
Masih banyak masyarakat yang memaklumi korupsi kecil-kecilan, seperti suap atau pungli. Ada yang bilang, "Yang penting saya dilayani cepat." Pemakluman ini membuat korupsi jadi hal yang biasa.

Lemahnya Penegakan Hukum
Vonis ringan, remisi, hingga fasilitas mewah di penjara menjadi bukti lemahnya efek jera. Bahkan, beberapa koruptor bisa tetap hidup nyaman di balik jeruji.

Gen Z Harapan Baru dalam Pemberantasan Korupsi

Lahir di tengah era digital dan keterbukaan informasi, Generasi Z punya potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan. Tapi bagaimana sebenarnya peran strategis mereka?

1. Melek Informasi dan Kritis Terhadap Isu Publik
Gen Z tumbuh dengan media sosial, jadi sangat mungkin bagi mereka untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran. Isu korupsi bisa menjadi viral jika diangkat dengan cerdas dan kreatif. Lihat saja bagaimana tagar seperti #ReformasiDikorupsi menggema di media sosial.

2. Teknologi Sebagai Senjata
Banyak Gen Z yang piawai dalam teknologi. Ini bisa dimanfaatkan untuk membangun platform pelaporan anonim, pengawasan anggaran publik, bahkan membuat konten edukatif soal antikorupsi di TikTok atau Instagram.

3. Tidak Takut Bersuara
Gen Z cenderung vokal dan berani menyuarakan kebenaran. Dalam banyak unjuk rasa dan gerakan sosial, suara mereka kerap terdengar lantang. Ini adalah kekuatan moral yang dibutuhkan bangsa.

4. Pemilih Cerdas dan Aktivis Politik Masa Depan
Gen Z yang kini mulai masuk usia pemilih punya kekuatan besar dalam menentukan arah politik negara. Mereka bisa memilih pemimpin yang bersih dan mendorong partai untuk lebih transparan.

Korupsi bukan tak bisa diberantas, tapi harus dilawan bersama. Pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat semua memiliki peran terutama anak muda. Gen Z tidak hanya mewarisi dampak dari korupsi hari ini, tapi juga punya tanggung jawab untuk membentuk masa depan yang lebih bersih.

Negeri ini butuh generasi yang tak hanya pintar dan kritis, tapi juga berani dan berintegritas. Dan perubahan besar, selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, dari diri sendiri.