Deklarasi Perguruan Tinggi
Ketika akal sehat mempertemukan Prabowo Subianto dengan Rizieq Shihab, dan Rocky Gerung  maka inilah kekuatan luar biasa untuk Indonesia Menang.
Artikel ini merupakan  Reportase Hadir di acara Deklarasi Perguruan Tinggi (115) Seluruh Indonesia Untuk Pemenangan Prabowo Sandi Pilpres 2019. Deklarasi Alumni Perguruan Tinggi asli (dijamin bukan abal abal) terlaksana pada hari Sabtu 26 Januari 2019 di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur.
Apalagi yang bisa mempersatukan rakyat Indonesia dari berbagai keragaman kalau bukan niat membangun Indinesia Raya.
Semua manusia memiliki akal namum, apakah akal itu digunakan untuk membangun negerinya.
Akal sehat serta merta lenyap ketika wewenang diselewengkan oleh oknum birokrat. Pokok pangkal tahta itu adalah kekuasaan dan kemudian mengumpulkan harta melalui korupsi. Setelah merasakan kenikmatan tahta maka berusaha mempertahankan. Tidak peduli lagi bagaimana kehidupan rakyat.
Prabowo Subianto seorang nasionalis, Habib Rizieq Shihab seorang Ulama sedangkan Rocky Gerung pakar Filsafat jelas seorang intelektual dipertemukan oleh Akal Sehat. Kesadaran membela Negara menjadi kesepakatan bahwa  NKRI harus dikelola dengan akal sehat.
Terlepas dari tujuan lain semua pengabdian wajib berdasarkan UUD 45 dan Pancasila terutama amanat Alinea ke-4 Pembukaan UUD 45 yaitu menyejahterakan rakyat dan mecerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menjaga ketertiban dunia.
Ke mana akal sehat itu selama ini. Seyogiyanya kaum intelektual yang pernah duduk di perguruan tinggi telah dibekali berpikir secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan (science).
Hal itulah yang di cemaskan Amien Rais ketika memberikan sambutan pada Deklarasi 115 Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo Sandi.
Seharusnya elit politik yang mendapat kesempatan berbakti pada Negara melalui pemerintahan yang notabene berpendidikan sarjana menggunakan akal sehat dalam menetapkan kebijakan publik.
Namun apa lacur, justru akal sehat itu seolah lenyap ketika dikuasai syahwat duniawi sehingga berakibat mengeluarkan kebijakan yang tidak memihak rakyat.
