Mohon tunggu...
teungku nurdin
teungku nurdin Mohon Tunggu...

sebagai insan yang suka membaca dan menulis,untuk memperluas wawasan.

Selanjutnya

Tutup

Keamanan

Eskalasi Konflik Papua Makin Meluas ?

24 Oktober 2011   14:47 Diperbarui: 26 Juni 2015   00:33 696 6 3 Mohon Tunggu...

Penembakan terhadap AKP.Dominggus Octavianus Kapolsek Bandara Mulia,Puncak Jaya,Papua sekitar pukul 11 wita tersebut,semakin menambah deretan korban kekerasan di bumi Cenderwasih itu.Hal ini m erupakan bukti semakin meningkatnya eskalasi konflik sosial di kawasan paling timur Negera Kesatuan republik Indonesia(NKRI).Penembakan yang  kononnya menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam itu dilakukan oleh separatis Papua,yang lebih dikenal juga sebagai OPM(Organisasi Papua Merdeka),merupakan yang ketiga kalinya dalam bulan ini saja,yang sudah menelan korban jiwa terhadap aparat keamanan dan juga karyawan Freeport dan para penambang tradisional di kawasan itu.                                                        

Bulan ini saja paling tidak gerombolan bersenjatan itu sudah menewaskan tujuh orang tertembus timah panas para anggota separatis Papua itu, bersamaan dengan tewasnya 6 orang (menurut komnas Ham )menyusul terjadinya kerusuhan saat Penutupan Kongres Rakyat Papua 3  di Lapangan sepak Bola Zakeus,konplek Sekolah Tinggi Teologi Tunas Harapan(STTTH) Rabu 19 Oktober 2011. Berbagai korban itu semakin menambah deretan panjang korban di bumi Cenderawasih itu dampak konflik sosial , sebagaimana terjadi di Nafri  dan jalur akses Koja-Adipura ,serta juga Puncak jaya beberapa minggu sebelumnya.                                                                         

Masalah Papua jika merunut kebelakang sesungguhnya proses bergabungnya bumi Cenderawasih ke Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)sesuai Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang ditengangi oleh diplomat senior As,Elsworth Bunker yang berisi sebagai berikut:                                                             

1.Mulai 1 Oktober 1962    kekuasaan Belanda di Irian Barat di serahkan kepada PBB.PBB membentuk pemerintahan  sementara yang disebut UNTEA( United Nation Temporary Executive Authority).                                                                

2.Mulai 31 Desmber 1962 di samping bendera PBB dikibarkan juga bendera sang saka merah putih di seluruh Irian Barat(Papua).                                                                                

3.Pada tanggal 1 Mei 1963 ,PBB menyerahkan Irian barat kepada Indonesia.                                                                           

Sejak saat itu Irian Barat(Papua Barat) merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang di kuatkan lagi setelah diumumkan hasil referendum tahun 1969 oleh PBB yang menyebutkan,bahwa rakyat Papua menggabungkan diri kedalam  NKRI.Karenanya secara de facto maupun de jure,Irian barat(Papua Barat)merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan republik Indonesia(NKRI).                                   

Akan tetapi karena pemerintah Indonesia kurang memperhatikan proses pembangunan di Papua,sehingga menimbulkan berbagai ketidak puasan terhadap pemerintah pusat di Jakarta.Gejala-gejala itu sebenarnya sudah lama muncul tetapi ditindak lanjuti dengan pendekatan keamanan yang represif oleh rejim Orde Baru , yang bukannya menyelesaikan masalah Papua ,tetapi sebaliknya justeru semakin menambah eskalasi konflik tersebut.                          

Pada masa pemerintahan Presiden KH.Abdurrahman Wahid mulai dilakukan pendekatan yang manusiawi dan persauasif,serta nama Irian dirubahnya menjadi Papua seiring mendorong berdirinya lembaga adat warga Papua. Konstalasi sosial politik Papua saat itu mulai kondusif,tetapi kebijakan Gus Dur itu tidak dilanjutkan oleh para presiden setelahnya,Megawati Sukarnoputri.Bahkan Ia terkesan memecah belah Papua ketiga propinsi serta suasana kondusif semakin sirna lalu munculnya kembali aksi-aksi kekerasa oleh gerakan separatis Papua.          

Dalam konteks ini pemerintah memang sudah memberikan otonomi khusus kepada papua,serta membentuk badan percepatan pembnagunan Papua.Namun hal ini sampai sekarangpun masih belum terealisasikan secara kongkrit. Sementara perusahan pertambangan Freeport kini sedang menghadapi masalah serius pula ,karena hampir sebulan tidak bisa berproduksi dampak dari pemogokan ribuan karyawannya serta memblokir jalur akses dari dan ke Freeport-Mimika .                                                                           

Sudah beberapa kali terjadi perundingan antara pihak manajemen Freeport dan karyawannya,tetapi sampai sekarang belum dicapai suatu kesepakatan.Kedua pihak masih tetap tidak mau kompromi sedikitpun,dan kebuntutan demi kebuntuan pertemuan tersebut terus terjadi,yang sudah menelan korban jiwa karena terjadi kerusuhan itu.Semewntara pemerintah SBY sekarang kelihatannya sangat lamban dalam mengentaskan berbagai masalah termasuk masalah Papua,yang semakin berlarut-larut tanpa solusi .Padahal masalah Papua itu sudah dijadikan agenda oleh International Lowyers West Papua,London,dan Menhan AS  Leo Panetta ketika bertemu dengan SBY di Bali ,Senin 24 Oktober 2011 sudah menyinggung masalah Papua .                                                     

Mengamati perkembangan konflik Papua seperti itu,semestinya pemerintah bukan hanya mengirim ratusan Brimob kesana untuk mengejar pelaku penembakan terhadap AKP Domingus Octavianus ,tetapi juga perlu mengirimkan solusi secara damai kesana Papua untuk mengentaskan berbagai konflik di kawasan paling timur Indonesia . Nah,kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah SBY dalam konteks untuk mengentaskan masalah-masalah Papua tersbut.                                                                                                       

Badan percepatan pembangunan Papua  segera direalisaikan secara kongkrit bukan hanya dijadikan jargon-jargor politik sebagaimana sekarang ini,serta bagi warga Papua diberdayakan dengan berbagai latihan dan pendidikan yang bisa mengisi lowongan kerja di Freeport tersebut.Kesejahteraan mereka perlu diitingkatkan,sehingga mereka tidak lagi mudah dipengaruhi oleh organisasi separatis itu.Pemerintah juga perlu meninjau ulang perjanjian kontrak kerja yang sudah puluhan tahun itu dengan Freeport ,karena sangat merugikan bangsa Indonesia.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x